Siagaonline.com, Rokan Hulu– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) kembali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang terbuka melalui Talk Show "Surambi Nogori Bupati Menyapa" yang mengangkat tema "Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati", di ruang Conference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rohul, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang kembali dihidupkan setelah pertama kali digagas melalui Radio Swara Lima Luhak pada 2021 itu menjadi wadah penyampaian kebijakan pemerintah sekaligus ruang diskusi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat.

Talk show menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, didampingi Kepala Diskominfo Suharman Nasution, S.Pi., MM, Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, SE, Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si, Kabid IKP Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si, serta diikuti perwakilan organisasi wartawan se-Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam pemaparannya, Yusmar menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dengan media menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh serta terhindar dari informasi yang keliru," ujar Yusmar.

Ia menjelaskan, arah pembangunan daerah tetap mengacu pada visi Bupati Anton, ST., MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH., MM, yakni menjadikan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, sektor perkebunan dan pertanian yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat religius dan berkelanjutan.

Untuk mendukung visi tersebut, lanjut Yusmar, pemerintah menetapkan empat misi strategis yang berfokus pada penguatan koordinasi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administrasi serta penguatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Pemkab Rohul juga memprioritaskan lima agenda utama pembangunan yang mencakup penyelesaian persoalan hak guna usaha dan legalitas aset masyarakat, penguatan sektor riil dan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik beserta jaring pengaman sosial, efisiensi birokrasi, hingga penanganan persoalan hukum dan pertanahan secara komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, Yusmar turut memaparkan berbagai inovasi layanan digital yang telah diterapkan pemerintah daerah, di antaranya e-RFK, e-Fopi, Sipintar, Sipormat dan e-SAKIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Suasana talk show semakin interaktif ketika memasuki sesi dialog bersama insan pers. Beragam isu yang berkembang di tengah masyarakat dibahas secara terbuka, termasuk evaluasi prestasi MTQ Kabupaten Rokan Hulu.

Menanggapi hal itu, Yusmar mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah pembenahan menyeluruh sebagai persiapan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau tahun 2027.
"Kami ingin seluruh proses pembinaan berjalan lebih terarah. Evaluasi terhadap LPTQ akan dilakukan secara menyeluruh, rekrutmen harus dilakukan secara objektif, dan pembinaan peserta akan diperkuat melalui pelatihan yang berkesinambungan bersama pelatih profesional," jelasnya.

Yusmar juga memberikan penjelasan terkait pembiayaan operasional penjemputan dan pengantaran jamaah haji Rokan Hulu tahun 2026 yang sempat menjadi perhatian publik.

Menurutnya, seluruh mekanisme anggaran telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan, di mana transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak menggunakan dana setoran jamaah.

"Seluruh pembiayaan telah disusun secara transparan sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari transportasi, pengangkutan barang, konsumsi hingga kebutuhan penginapan transit. Semua dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yusmar.

Sementara itu, perwakilan organisasi wartawan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang dibangun Pemkab Rohul. Mereka juga mengusulkan adanya regulasi teknis yang lebih jelas mengenai dukungan publikasi dan operasional peliputan pada kegiatan strategis daerah.

Menanggapi masukan tersebut, Yusmar menyatakan pemerintah akan melakukan pembahasan bersama Diskominfo dan Bagian Kesra agar pola kemitraan dengan media dapat berjalan lebih baik.

"Masukan dari rekan-rekan media menjadi perhatian kami. Pemerintah ingin membangun kemitraan yang sehat, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga kolaborasi ini dapat terus terjaga," pungkasnya.

Melalui program "Surambi Nogori Bupati Menyapa", Pemkab Rokan Hulu berharap penyampaian informasi publik semakin terbuka, mampu menangkal disinformasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. (Des)