Siagaonline.com, Nias Selatan -  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (GEMPUR) melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias Selatan guna membahas kelanjutan rehabilitasi jembatan penghubung antar kecamatan, Senin (20/04/25).

Audiensi yang berlangsung di Kantor PUTR Nias Selatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala PUTR, Kasiaro Nduru. Dari pihak GEMPUR, hadir Ketua Markus Duha, Sekretaris Martianus Duha, Ketua Investigasi Noverius Sadawa, beserta anggota.

Dalam pertemuan tersebut, GEMPUR mempertanyakan kejelasan tindak lanjut penanganan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Gomo dengan Kecamatan Ulu Idanotae dan Umbunasi. Jembatan tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai akses utama mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang dan jasa antarwilayah.

Menanggapi hal itu, Kepala PUTR Nias Selatan, Kasiaro Nduru, menjelaskan bahwa penanganan yang akan dilakukan bukan pembangunan baru, melainkan rehabilitasi jembatan melalui skema dana swakelola.

“Kita akan lanjutkan minggu depan. Saat ini masih dalam tahap perhitungan anggaran,” ujar Kasiaro Nduru.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam proses rehabilitasi akan dilakukan perubahan material, dari sebelumnya menggunakan papan menjadi seng plak. 
Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya tahan serta kualitas jembatan agar lebih aman digunakan oleh masyarakat.

Ketua GEMPUR, Markus Duha, menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan pihak PUTR Nias Selatan. Ia menilai kinerja Kepala PUTR, Kasiaro Nduru, cukup responsif terhadap aspirasi yang disampaikan.

“Kami sangat antusias dengan kinerja Kepala PUTR. Apa yang kami sampaikan tidak menunggu lama, langsung ditindaklanjuti,” ungkap Markus Duha.

Rehabilitasi jembatan tersebut diharapkan segera terealisasi sehingga akses transportasi antara Kecamatan Gomo, Ulu Idanotae, dan Umbunasi kembali lancar serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

GEMPUR juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pelaksanaan rehabilitasi agar berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
(NS)