SiagaOnline.com, Rohil - DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna ke-16 dengan agenda pokok, pengumuman perpanjangan surat keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hilir tentang perpanjangan masa kerja panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk membahas 6 Rancangan Peraturan Daerah  dan 3 Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir serta Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hilir tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna ini di pimpin wakil ketua II, Basiran Nur Efendi,SE.M.IP didampingi wakil ketua III, Hamzah,S.Hi., M.M, Sekwan, H.Sarman Syahroni, ST. M.IP, Kabag Perundangan, H.Julinda,S.Sos dan para anggota DPRD Rokan Hilir yang hadir.

Sedangkan dari pemerintah daerah dihadiri wakil bupati H.Sulaiman, SS.MH didampingi Sekdakab Rohil, Drs. Peri H Parya,M.Si para asisten dan kepala OPD dilingkungan pemdakab Rohil.

Pada kesempatan itu, Basiran Nur Efendi dalam pidatonya mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pprioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara substansial merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran fiskal yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.

"KUA dan PPAS mengarahkan bagaimana alokasi dan kebijakan anggaran yang akan dilakukan dapat memenuhi prinsip-prinsip penganggaran berdasarkan skala prioritas daerah," katanya.

Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023, sambung Basiran Implementasi dari pencapaian visi misi program unggulan bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Rokan hilir. Oleh sebab itu program kegiatan proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam rancangan Kua dan PPAS perlu diselaraskan dengan RPJMD.

"Kerangka kebijakan ekonomi makro kabupaten Rokan hilir tahun 2023 seyogyanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, kebijakan ekonomi makro menggambarkan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan berkurangnya pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut guna memenuhi ketentuan pasal 89 ayat 2 peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.

"Pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pada pelayanan publik dengan menganggarkan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik antara lain, pemenuhan belanja wajib dan pemenuhan target standar pelayanan minimal serta pencapaian sasaran pembangunan," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan wakil ketua DPRD Rohil ini bahwa, prinsip-prinsip penyusunan APBD Tahun anggaran 2023 yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah antara lain.

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

2 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Kepada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.

4. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah dan

7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

"Tahapan pembahasan selanjutnya sesuai ketentuan pasal 58 huruf b dan e peraturan DPRD kabupaten Rokan hilir Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib dilaksanakan oleh Badan Anggaran baik internal maupun dengan pihak pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Rokan Hilir yang memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di kabupaten Rokan Hilir.

Dijelaskannya, Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 mempedomani pencapaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Salah satu isu strategis itu yaitu memulihkan dan meningkatkan perekonomian daerah yang diakibatkan oleh terjadinya pandemi covid-19.

"Prioritas daerah pada tahun 2023 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik disektor pertanian, UMKM, Perdangan, Pariwisata, Industri, pengembangan ekonomi kreatif potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi produk unggulan daerah, meningkatkan Senergitas dan inovasi teknologi, meningkatkan teknologi investasi pariwisata program padat karya dalam rangka pembangunan infrastruktur  salah satu upaya menyedia lapangan kerja kepada masyarakat," kata wabup.

Tujuan disusunnya kebijakan umum APBD tahun 2023  adalah  kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pemerintah daerah. " Tentunya saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat menyepakati yang ditandatangani oleh Pemda Rokan Hilir dan pimpinan DPRD Rokan Hilir. Kami selaku kepala pemerintahan dan seluruh jajaran dan DPRD bertekat memberikan yang terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Rokan Hilir" pungkasnya. (Agung)