Siagaonline.co, Tanjungpinang - DPRD Tanjungpinang menggelar rapat Paripurna dengan agenda Laporan Akhir Pansus DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi persetujuan Bangunan Gedung (PBG)kepada pimpinan DPRD sekaligus persetujuan dan pengesahan Ranperda menjadi perda serta penandatanganan bersama Walikota terhadap pengesahan Perda di Ruang sidang DPRD Tanjungpinang Senggarang, Jum’at (23/09/22).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hj Yuniarni Pustoko Weni SH .dan di hadiri Wakil I Novalindri Fathir SH, Wakil II DPRD Hendra Jaya S,IP serta Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang serta para anggota DPRD serta OPD lingkup Pemkot Tanjungpinang .
Sempat ditunda agenda sidang paripurna pagi ini ,karena banyak interupsi -interupsi dari beberapa fraksi dari anggota DPRD terkait dengan naskah pidato Walikota Tanjungpinang yang tidak sesuai dengan agenda paripurna yang telah ditentukan, sidang paripurna kembali digelar dari pukul 14:30 Wib sampai dengan selesai.
Ketua Pansus Agus Djurianto SH dari Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan laporan akhir dari panitia khusus (pansus)dalam rancangan peraturan daerah kota Tanjungpinang tentang retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).
Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020, tentang Cipta Kerja Pemerintah menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sebagai gantinya Pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentun lebih lanjut mengenai PBG diatur dan mekanisme inspeksi oleh pemilik bangunan pada tahap kontruksi
Bangunan Gedung.
Dengan ini, pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Izin ini wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru,
mengubah, sampai merawat bangunan. Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.
Aturan ini merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002
"tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 "tentang Cipta Kerja.
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
Dalam aturan tersebut pasal 347 ayat 2 mengatur bahwa bangunan gedung yang
telah memperoleh perizinan dikeluarkan oleh pemda kabupaten kota sebelum
berlakunya PP 16/2021, maka izinnya dinyatakan masih tetap
Lalu, bangunan gedung yang telah memperoleh IMB dari pemda kabupaten kota
sebelum PP 16/2021 berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya izin.
Walikota Tanjungpinang,Hj .Rahma,S.IP dalam sambutannya, tentang persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2022.
"Proses pembahasan dipahami dan dimaknai sebagai wujud niat baik dan komitmen DPRD dan pemerintah daerah.
Program kegiatan di perubahan APBD TA-2022 , melalui pembahasan TAPD bersama DPRD kota Tanjungpinang , merupakan dinamika dalam tahap pembahasan bersumber dari masukkan,saran koreksi dan efisiensi rasionalisasi pada sasaran program kegiatan yang lebih tepat guna, intinya mengarah pada kecukupan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dengan disepakati persetujuan bersama perubahan APBD TA-2022, dengan pendapatan daerah sebesar Rp .960.762.949.129..belanja daerah sebesar Rp 1.055.959.872.750, dengan penerimaan daerah pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp 95.196.923.621.(Adv/MZ)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
[email protected] / [email protected]
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda) |
Komentar Anda :
