SiagaOnline com,Bagansiapiapi - Tokoh masyarakat Rokan Hilir Jhony Charles BBA, MBA mempertanyakan proses Pemilihan Kepenghuluan  (Pilpeng) di kabupaten Rokan hilir yang sudah habis masa jabatannya ditahun 2022. 

Menurut Jhony Charles bahwa untuk masa jabatan kepenghuluan ditahun 2022 ini sudah habis dan semestinya proses pemilihan penghulu sudah harus dibuka kembali oleh pihak instansi terkait. Dengan dibukanya proses pendaftaran pemilihan penghulu, bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di kepenghuluan mereka bisa untuk mempersiapkan diri.

" Dalam hal ini saya sebagai tokoh masyarakat Rohil yang berdomisili di ujung tanjung dimana masyarakat daerah tersebut selalu mempertanyakan kapan diadakan Pemilihan Penghulu yang baru. Hal ini yang membuat saya terdorong untuk mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) serta para Anggota DPRD yang terkait Pansus Pemilihan Penghulu Rohil' ungkap Jhony Charles BBA,MBA

Padahal menurut kader Partai Nasdem ini bahwa sebelum masa jabatan penghulu habis seharusnya dinas PMD sudah membuat pengumuman atau pemberitahuan untuk masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai penghulu didaerahnya dan membentuk Panitia Pemilihan Penghulu' Ujar JC. 

Pada kesempatan ini saya minta kepada Dinas PMD dan Pansus DPRD Rohil agar transparan terkait kapan pilpeng?, karena banyaknya dikepenghuluan sekarang hanya  diisi oleh petugas harian. Contohnya di Ujung Tanjung masa jabatan penghulu telah selesai," dicontohkan JC. 

 "Kita mau diadakan pemilihan penghulu karena sebagian masyarakat ingin mencalon diri menjadi pemimpin desa mereka. Saya berharap untuk Pjs kepenghuluan jangan terlalu lama dan masyarakat yang ingin mencalonkan diri jangan terhalangi. "Sampai saat ini belum ada keterbukaan dari pihak Pemerintah melalui Dinas PMD maupun DPRD' ujar JC.

"Jika anggaran yang menjadi kendala seperti yang saya dengar, silahkan kepada kepenghuluan terkait pilpeng merumuskan aturan kesepakatan bersama sebagai azas serta payung hukum agar terselenggaranya pilpeng di desa-desa terkait. 

JC juga menjelaskan bahwa dimasa yang lalu dirinya pernah menjadi panitia pemilihan penghulu dengan kendala keterbatasan anggaran tetapi tetap berjalan sesuai aturan dan kesepakatan.

"Dalam Hal ini diminta kepada pihak Dinas PMD dan Pansus DPRD dapat menjawab pertanyaan saya,"Pungkas Jhony Charles BBA,MBA.

Sementara itu, Kadis PMD Rohil Yandra,S.I.P saat di hubungi melalui  selulernya namun belum berhasil tersambung.  (Agung)