SiagaOnline.com, Medan - Kericuhan antara prajurit TNI dengan warga di Dusun 3 Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, terjadi karena adanya kesalahfahaman.

Demikian penjelasan Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga, dalam konferensi pers yang digelar di RM Pujasera Jalan Kapten Muslim Medan, Kamis (1/6/2022).

Didampingi Ketua Umum Puskopkar "A" / Bukit Barisan, Danpomdam I/BB Kolonel CPM Danil Prakoso dan KA Pumdam I/BB Kolonel CHK Ari, Kapendam mengatakan, kesalahfahaman itu terjadi ketika petugas Kodam I/BB melakukan pemasangan plank ditanah hak guna usaha milik Puskopkar Sebuah Bukit Barisan seluas 62 Hektar.

“Kita sangat mengira peristiwa ini terjadi, lahan yang dimiliki oleh Puskopar memiliki data HGU berdasarkan sertifikat HGU tanggal 30 Agustus 1994 dan bukti pembayaran PBB yang dilakukan pihak puskopar setiap tahun serta berdasarkan MA RI nomor registrasi 209/K/TUN/2000,” ujarnya .

Donald menambahkan, bahwa lahan HGU Puskopkar akan berakhir Tahun 2023 dan akan diperpanjang sesuai prosedur.

“Puskopkar pemasangan plang guna melegalisasi tanah, upaya pertemuan dan musyawarah telah beberapa kali dilakukan yang bertujuan untuk mediasi,” ucapnya lagi.

Donald mengatakan, terhadap pemasangan plang, melibatkan beberapa hal seperti, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kepolisian.

Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi.

Namun situasi berubah ketika masyarakat menahan yang akan bekerja, diabauan dan saran dari tidak terkait dihiraukan oleh masyarakat sehingga terjadi keramaian yang menyebabkan pemberitaan di media,” pungkasnya.

Di atas peristiwa tersebut, barulah menurunkan tim untuk mendapatkan infomasi yang akurat.

“Mana kala ada kejadian yang diluar kepatutan kami membuka diri untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan akan kami tindak lanjuti sesuai hukum,” sebutnya.

Donald mengatakan, proses penyelidikan dan penyidikan saat ini sedang dilakukan oleh Pomdam I/BB dengan mengumpulkan bukti dan saksi-saksi di.

"Kita semua menjunjung tinggi hukum yang berlaku dinegara ini, namun asas hukum praduga tak bersalah tetap harus kita hormati apabila hasil penyelidikan cukup bukti terpenuhinya unsur pidana maka kami akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," tandas Kapendam. (*)