Padahal transparasi anggaran sudah menjadi keharusan pemerintah dalam menjalankan kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir proyek yang dilaksanakan pemerintah.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Permen Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006, dan Permen Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2014, serta Kepres No.70 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pihak pelaksana diwajibkan memasang papan nama proyek sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

( 11/11/2021),awak media dan LSM GANI konfirmasi dengan pekerja. saya Ndak tau mas proyek dari mana. Saya cuma kuli mas ??..kalau mau tahu tanya aja sama Bose. Mas Agus. Ketua LSM GANI dikasih nomer via ponsel sama pekerjanya..setelah itu ketua Agus susilo LSM GANI. menghubungi lewat WhatsApp, tidak ada tanggapan dari Agus sebagai pemborong proyek talud di desa kangkung.

( 15/11/2021 ),Kepala desa saat di temui wartawan di rumahnya Menurut kepala desa Kangkung Kamsari menyatakan bahwa proyek talud yang dibangun saat ini dari pihak desa tidak tahu. karena dari pihak pelaksana Proyek talud belum izin kepala desa.

'Pihak desa tidak tahu sama sekali karena proyek ini juga tidak ada papan kegiatan Proyek. ketua LSM GANI Agus Susilo membenarkan pernyataan kepala desa Kangkung. Saat team melakukan investigasi di proyek, memang tidak ada papan kegiatan sehingga masyarakat tidak tahu pelaksana kegiatan talud ini.

"Kami dari lembaga GANI juga akan mengirim surat ke Dinas terkait minta kejelasan siapa pelaksana kegiatan pembangunan proyek talud yang ada di desa kangkung tentunya. Ungkapan dari Agus susilo juga sebagai ketua Aliansi Putra Demak (APD) akan meminta RAB dari dinas yang terkait pungkasnya.(Nur)