Fraksi- Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap RAPERDA tentang APBD Pemda Malang TA 2022
Siagaonline..om, Malang - Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah(RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 di laksanakan di Gedung DPRD, Rabu(03/11/2021).
Melalui Juru bicara DPRD Fitri Yuhana di jelaskan bahwa Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang telah mencermati penyampaian RAPERDA tentang APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 dengan mempersandingkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 25 Agustus 2021.
Lanjutnya, perlu kita pahami bersama bahwa dalam penyusunan Rancangan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang pada akhirnya termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus selaras dimana sejak awal penyusunan harus melibatkan peran masyarakat, baik diaspirasikan melalui kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional disamping mempertimbangkan pokok-pokok Pikiran DPRD, dan hasil rapat kerja dengan DPRD dengan Perangkat Daerah serta tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Kami sangat mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022 dengan tema â€Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi masyarakatâ€. Yang kemudian dijabarkan dalam Prioritas Pembangunan, meliputi :
Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah, serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
Pemerataan pembangunan infrastruktur, serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis;
Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima;
Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, risiko bencana dan perubahan iklim.
Untuk itu dalam kesempatan ini Fraksi-fraksi DPRD memberikan beberapa saran atau beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh Saudara Bupati beserta jajarannya sebagai berikut :
Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2022 mengalami kontraksi dan diharapkan pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19 yang ditargetkan antara 5,72% yang diarahkan untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat. Kami terus mendukung agar Pemerintah Kabupaten Malang tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya;
Perkiraan penerimaan pendapatan sebesar 4 Triliun 63 Miliar 959 Juta 540 Ribu 128 Rupiah 18 Sen di Rancangan APBD 2022 terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 782 Milyar 18 Juta 477 Ribu 895 Rupiah 7 Sen atau 19,24% dari total pendapatan dan pendapatan transfer sebesar 3 Triliun 56 Milyar 253 Juta 484 Ribu 441 Rupiah atau 75,20% dari total pendapatan.
Ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang dengan kata lain ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi.
Perlu adanya penanganan serius dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan untuk dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebelumnya pada APBD 2021 awal sebesar 715 Miliar 980 Juta 715 Ribu 185 Rupiah atau bertambah sebesar 66 Miliar 37 Juta 762 Ribu 710 Rupiah 7 Sen menjadi sebesar 782 Miliar 18 Juta 477 Ribu 895 Rupiah 7 Sen atau sebesar 9,22% pada tahun 2022.
Dalam hal ini kami mendukung terhadap kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan, dengan harapan melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dan semakin memperbesar peran PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Malang, karena idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu sebagai penyumbang terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan keuangan;
Mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Malang dan semua pihak yang telah berupaya keras mendorong program vaksinasi untuk tercapainya herd immunity serta menurunnya Level PPKM dari level 3 menjadi level 2 dengan harapan pandemi Covid-19 segera berakhir;
Mengharapkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD untuk dapatnya direalisasikan pada Perangkat Daerah yang sudah ditunjuk.
Selain saran, pendapat dan pertanyaan yang sama tersebut, dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk segera memulai melaksanakan janji-janji politik saat menyampaikan visi misi yang dirangkum dalam RPJMD untuk diterjemahkan dalam pelaksanaan APBD dan program kegiatan OPD contoh insentif RT/RW, kader Kesehatan dan lain-lain;
Segera ada rencana percepatan pembangunan ibu kota Kepanjen yang harus dimulai dari perubahan/review RTRW agar kelihatan ada perubahan yang signifikan sebagai sebuah ibu kota Kabupaten Malang;
Pembangunan alun-alun sebagai wajah ibu kota harus difikirkan ulang lokasinya, kalau banyak kendala untuk mewujudkannya agar alun-alun yang selain sebagai wajah ibukota Kepanjen juga bisa digunakan sebagai tempat umum masyarakat kabupaten malang untuk berekspresi;
Harus mulai difikirkan juga untuk menyediakan tempat mengapresiasikan para seniman dan penggiat seni berupa gebung kesenian yang representatif di Kepanjen;
Terkait problematik administrasi kependudukan agar segera diselesaikan, harapan kami inovasi-inovasi yang diluncurkan dapat menjawabnya, prioritas problematik NIK ada yang tidak padan, tidak aktif misalnya karena pendataan-pendataan yang dilakukan berbasis NIK. Oleh karena itu inovasi-inovasi yang telah tersampaikan dan pengadaan mesin ADM apakah mampu menyelesaikan mohon penjelasan;
Terkait pembangunan kolam renang yang bertaraf internasional di Stadion Kanjuruhan mulai tahun 2014 sampai sekarang belum kelar, belum diserah terimakan tentunya tidak bisa difungsikan. Mohon penjelasan kedepan diharapkan tidak lagi terjadi proyek serupa yang perencanaannya tidak jelas target dan progresnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Bantuan hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Malang untuk sekolah dan madrasah agar bisa ditingkatkan dan dicairkan setiap minimal 1 (satu) semester sekali;
Hibah dan insentif Madrasah Diniyah (MADIN) bisa ditambah kuotanya;
Hibah untuk masjid, mushola dan kesenian ditambah kuotanya;
Masalah pupuk petani bersubsidi masih sulit didapatkan di pengecer-pengecer resmi. Mohon Pemerintah Kabupaten Malang segera mengatasi masalah tersebut;
Hibah dan insentif guru-guru TPQ agar ditambah kuotanya.
Fraksi Partai Golongan Karya
Kami mengapresiasi terkait program pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Terkait hal tersebut, kita ketahui bersama bahwa saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah Malang Selatan masih sangat tertinggal dibanding wilayah lainnya. Untuk itu kami mohon pada APBD Tahun 2022 dan selanjutnya ada perhatian lebih untuk Malang Selatan.
Fraksi Partai Nasional Demokrat
Pemerintah Kabupaten Malang kedepan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang proporsional, dengan memperhatikan prioritas setiap wilayah. Mengingat perlunya berbagai program untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu yang dapat menjadi daya ungkit adalah melaksanakan berbagai program infrastruktur, yang tertunda sebagai konsekuensi dari refocusing anggaran pada masa pandemi;
"Mengharapkan agar pembahasan anggaran dapat dilaksanakan dengan timeline waktu yang tepat sehingga secara kualitas menghasilkan postur maupun program-program yang tepat komperehensif serta bermanfaat bagi masyarakat," tutup Fitri Yuhana.(Adv/sof)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
[email protected] / [email protected]
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda) |
Komentar Anda :
