Siagaonline.com, Rokan Hulu - Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 13 Juli 2024 mendatang, anggota DPR Provinsi Riau fraksi Partai PKS Adam Syafaat di dampingi oleh sekretaris umum Safran M.pd datangi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), pada tanggal (23/06/2024).

Kedatangan partai PKS ini di sambut baik oleh Ketua KPU Rohul, Cepi Abdul Husein dan anggota KPU Rohul yang lainnya.

Adam Syafaat menegaskan pentingnya proses pemutakhiran data pemilih sebagai langkah awal dalam memastikan keberlangsungan pemilu yang adil.

"Kami mempertanyakan tahapan pemutakhiran data ini, tidak hanya dari segi administratif kependudukan, tetapi juga melakukan pengecekan NIK satu per satu untuk memastikan keberadaan pemilih di tempat tinggal mereka saat ini," ujarnya.

Pemutakhiran data ini menjadi krusial karena mencakup verifikasi keberadaan pemilih yang mungkin telah pindah tempat tinggal atau bahkan ke provinsi lain. Adam syafaat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses ini, di mana partai politik harus memperoleh akses yang memadai terhadap data pemilih untuk menghindari potensi penyalahgunaan dalam pemberian pemberitahuan kepada pemilih yang akan memberikan dampak signifikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Saat ini, persiapan kami tidak hanya terfokus pada pengawalan proses penetapan DPT yang akan berlangsung hingga 26 Juni, tetapi juga pada pengamanan saat PSU nanti," tambahnya

"Kami memastikan saksi-saksi dari partai kami hadir di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau jalannya proses pemilihan secara langsung."

Harapan kami dari Partai politik yang bertarung di PSU bukan hanya terbatas pada kelancaran teknis pemilihan, tetapi juga pada integritas dan keadilan seluruh proses.

"Kami berharap seluruh petugas terlibat dalam pemilu ini dapat bertindak secara adil dan jujur, serta bersedia bekerja sama dengan stakeholder lain untuk mencegah segala bentuk kecurangan," tandasnya.

Di tengah persiapan penuh ini, kami juga menekankan perlunya KPU memberi akses yang lebih terbuka kepada partai politik untuk mengamankan proses pemilihan di daerah-daerah yang potensial tertutup.

"Keterbukaan ini penting agar partai politik dapat memastikan pengawasan yang ketat guna mencegah potensi kecurangan dalam pemilihan nanti," tutupnya.

Dengan upaya kolaboratif ini, KPU dan partai politik menegaskan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, dari pemutakhiran data hingga pengamanan PSU, demi menjamin suara rakyat Indonesia terwakili dengan baik pada 13 Juli mendatang. (Des)