Siagaonline.com, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan data yang akurat serta kepemimpinan yang hadir dan turun langsung ke lapangan. Hal tersebut disampaikannya saat Provinsi Sumsel menjadi locus Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 67 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jumat (24/7/2026).

Sebanyak 42 peserta PKN Tingkat I mengikuti kegiatan tersebut untuk belajar langsung di Sumsel. Dari jumlah itu, 10 peserta merupakan perwakilan dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru memaparkan berbagai strategi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus mengendalikan inflasi.

Menurut Herman Deru, kemiskinan memiliki dua dimensi yang harus dipahami.

"Kemiskinan ada dua jenis, satu berdasarkan data BPS, kemudian kemiskinan berdasarkan perasaan. Nah, yang berdasarkan perasaan ini yang sulit," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan karena tidak semua masyarakat bersedia ketika datanya dikeluarkan dari kategori penduduk miskin.

"Akurasi data sangat penting. Pemimpin daerah punya target capaian yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dibutuhkan pejabat yang memiliki pengetahuan dan capacity building. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan," jelas Herman Deru.

Menurutnya, seorang pemimpin harus hadir di tengah masyarakat agar dapat memahami kondisi riil di lapangan sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengenali potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Sumsel terus menjalankan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai salah satu solusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, mengatakan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah pengentasan kemiskinan, yang mempertemukan tiga aspek besar dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya, kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dari satu aspek karena berkaitan erat dengan persoalan gizi, infrastruktur dasar, serta berbagai faktor lainnya.

"Peserta PKN Tingkat I dituntut melihat persoalan tersebut secara utuh. Peserta akan menyusun policy brief untuk memilih satu persoalan strategis dan menemukan solusinya," kata Agus.

Ia menilai Sumsel merupakan ruang pembelajaran yang sangat relevan. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Sumsel terus menunjukkan tren penurunan. Selain itu, LAN RI juga mencermati komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung agenda nasional, seperti percepatan penurunan stunting serta berbagai program pembangunan yang menyasar masyarakat.

"Praktik kolaborasi seperti renovasi rumah tidak layak huni di Sumsel ini penting untuk dipelajari peserta," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 67, Istiyadi Insani, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru atas kesediaan Provinsi Sumsel menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta PKN.

"Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk terima kasih kami kepada Bapak Gubernur karena Sumsel bersedia menjadi locus penelitian kebijakan dalam negeri bagi kami," ujarnya.

Melalui kepercayaan sebagai lokasi benchmarking kebijakan dalam negeri, Sumsel diharapkan mampu menginspirasi lahirnya berbagai kebijakan strategis yang dapat diterapkan di daerah lain dalam mendukung pembangunan nasional.