MEDAN, SiagaOnline. com - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada rakyat kecil dan petani. Gus Irawan menegaskan komitmennya untuk mendukung visi ekonomi kerakyatan tersebut di daerahnya, kemarin.

Gus Irawan yang juga politikus Partai Gerindra menyampaikan pandangannya usai bermain padel dengan tim Bank Sumut di Q-Padel, Jalan Bunga Asoka, Medan. Menurutnya, berbagai program yang digulirkan pemerintah saat ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional.

"Ya menurut saya wajar saja kalau sekarang Pak Prabowo mengedepankan pemikirannya membangun ekonomi kerakyatan," jelasnya. Gus Irawan menambahkan bahwa konsep yang diusung Presiden Prabowo merupakan kelanjutan pemikiran almarhum Soemitro Djojohadikusumo dalam membangun ekonomi berkeadilan.

Gus Irawan menguraikan bahwa Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. "Sudah pasti bukan kapitalisme pasti bukan liberalisme ya kan. Makanya sekarang coba lihat praktik ekonomi kita selama ini. Yang besar makan yang kecil," ungkapnya.

Selanjutnya, Ayat 2 dan 3 mengamanatkan cabang produksi penting dikuasai negara serta kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. 

"Nah kemudian juga kita lihat ayat 2 pasal 33 disebutkan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini yang kemudian diluruskan oleh Presiden kita. Seterusnya ayat 3, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.

Salah satu langkah konkret yang diapresiasi Gus Irawan adalah pembentukan Badan Ekspor untuk meningkatkan transparansi transaksi komoditas. 

"Pak Presiden faham bahwa kebocoran penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam sudah terlalu besar. Negara dikadalin. Puluhan tahun melakukan praktik curang dalam bentuk transfer pricing," tegasnya. Praktik ini, menurutnya, dilakukan dengan melaporkan harga ekspor di bawah harga pasar untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Gus Irawan memberi contoh sederhana: komoditas yang tercatat diekspor senilai Rp100.000 melalui satu negara, padahal tujuan akhir ke negara lain dengan harga Rp200.000. 

"Coba bayangkan setengah dari potensi penerimaan negara hilang. Maka wajar selama ini praktik tidak berjalan dengan pengawasan yang optimal. Sumber daya alam habis tapi dimanfaatkan orang per orang," tuturnya.

Meski demikian, Gus Irawan yakin langkah pemerintah untuk menertibkan sistem akan terus diperkuat. "Semua akan dijalankan. Kementerian akan buat aturan yang mencatat ekspor hasil sumber daya alam kita dengan baik. Negara kita kaya sumber daya tapi kenapa miskin, kenapa dicurangi terus, itu yang coba ditertibkan Presiden," imbuhnya.

Gus Irawan juga mengapresiasi berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti penetapan harga gabah kering panen Rp6.500 per kg dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung Rp5.500 per kg. 

"Mana pernah selama ini harga sampai segitu. Cuma Rp4.000 sampai Rp5.000. Sekarang sudah Rp6.500," katanya. Di Tapsel, pemerintah daerah tengah menggenjot program 1.000 kolam dan 10.000 hektar jagung untuk memanfaatkan pangsa pasar yang terbuka.

"Jadi Prabowonomics adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Keberpihakan kepada rakyat, termasuk kepada petani. Saya harus sampaikan ucapan terimakasih dari lubuk hati paling dalam kepada Presiden karena suku bunga KUR (kredit usaha rakyat) di daerah bencana seperti Tapsel ditetapkan 0 persen," jelasnya. Warga terdampak bencana diminta menanam jagung dengan modal 0 persen.

Dia mengkritik praktik pembiayaan selama ini yang dinilai tidak adil: kredit perusahaan besar dengan bunga rendah, sementara rakyat kecil dikenakan bunga tinggi. Gus Irawan juga menyoroti kondisi peternak ayam yang dilaporkan seringkali mendapat harga panen di bawah harga pasar. 

"Ada satu perusahaan asing membangun kemitraan dengan peternak. Kemudian si penernak difasilitasi kandang, dikasi bibit serta pakan. Tapi kemudian harganya saat panen dipatok hanya Rp26.000 per kg. Padahal di pasar harganya bisa mencapai Rp41 ribu," urainya.

Sebagai alternatif, Gus Irawan menjajaki kerja sama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang bersedia membayar 30 persen dari kelebihan harga pasar kepada peternak mitra. 

"Ini masih bisa diterima. Beda dengan perusahaan asing tadi yang mematok ke peternak sesuai harga kontrak. Kalau tidak mau dijual ke mereka, akan dengan berbagai cara menekan peternak," tegasnya.

"Inilah kapitalisme itu. Inilah liberalisme. Menekan usaha rakyat untuk keuntungan korporasi. Banyak jenis usaha lain seperti ini karena sesungguhnya melanggar konstitusi," tandasnya. 

Gus Irawan mengakui harus mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo karena baru inilah ada presiden yang ingin meluruskan sistem ekonomi mengembalikan ke Pasal 33 UUD 1945..(Mubin)