SiagaOnline.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) ke rentang 38,07 hingga 38,97 persen pada 2024.

"Rasio utang akan terus kami pertahankan menurun secara bertahap di 38,07 hingga 38,97 persen. Ini menurun dari 39,4 persen di 2023," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Banggar DPR RI, Selasa (30/5).

Ia menilai target rasio utang RI pada 2024 itu masih terbilang aman. Apalagi, jumlah itu masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan UU Keuangan Negara, yakni 60 persen dari PDB.

Ia mengungkapkan setiap penarikan utang sebesar US$1 akan menghasilkan US$1,34 tambahan PDB selama 2018 hingga 2022 lalu. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut kenaikan PDB Indonesia lebih besar dibanding penarikan utang. Dalam rentang itu, penarikan utang RI mencapai US$206,5 miliar, sedangkan PDB mencapai US$276,1 miliar.

Meski demikian, pengelolaan utang RI ini masih di bawah Vietnam. Negara itu cuma melakukan penarikan utang sebesar US$18,2 miliar. Namun, PDB naik menjadi US$102 miliar.

Utang pemerintah sebelumnya sempat menjadi sorotan. Hal itu terjadi usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyebut pemerintahan Presiden Jokowi membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. JK mengatakan pembayaran utang itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

Menilik data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB.

Namun, dalam data tersebut, Kemenkeu tidak merinci jumlah pembayaran utang yang dilakukan setiap tahunnya. Yang ada hanya jumlah pembayaran bunga utang tanpa menyebut pokok utangnya.

Dalam 5 tahun terakhir misalnya, pembayaran bunga utang selalu rutin dilakukan dan jumlahnya cukup besar. Pembayaran bunga utang masuk dalam belanja pemerintah pusat bagian non K/L. Dalam belanja non K/L, ada penjabaran mengenai pembayaran bunga utang dan subsidi (energi hingga pupuk).

Pada 2018, pemerintah merealisasikan belanja non K/L sebesar Rp608,23 triliun, di mana untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp258,09 triliun.

Lalu, pada 2019 pembayaran bunga utang meningkat menjadi Rp275,54 triliun. Kemudian, pada 2020 pembayaran bunga utang meningkat lebih tinggi lagi, yakni 14 persen dari 2019, menjadi Rp314,08 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 pembayaran bunga utang berkurang sekitar Rp29,77 triliun dibandingkan 2020, yakni menjadi Rp284,31 triliun.

Pembayaran bunga utang terlihat meningkat signifikan pada 2022. Sepanjang tahun itu, pemerintah merealisasikan pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,34 triliun.(mrh/pta)

Sumber: CNN Indonesia