SiagaOnline.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan netralitas pemerintah setelah sejumlah pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan AHY seusai memimpin pendaftaran caleg tingkat nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di halaman parkir Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (14/5/2023) sore.

"Sekali lagi itu hak. Tapi di sini kita harus tahu ada amanah yang harus dijalankan juga. Ada tugas yang tidak bisa diabaikan," ujar AHY.

AHY memahami bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipili. Tidak ada peraturan yang dilanggar pejabat eksekutif yang mendaftar menjadi caleg.

"Tapi kami bermohon kepada bapak ibu yang saat ini sedang mengemban amanah rakyat untuk secara bijak untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya baik di pemerintahan maupun di sektor-sektor lainnya termasuk di legislatif," tambah AHY.

Dia mengingatkan untuk para pembantu Jokowi untuk fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya.

"Karena amanah itu belum berakhir. Kecuali jika saya resign hari ini karena saya mau nyaleg oke fair gentleman's bagus, tapi kalau masih punya status sebagai pejabat negara pejabat pemerintahan mohon fokus pada pelaksanaan tugas," lanjut AHY.

AHY juga mengingatkan pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif yang menjadi Bacaleg ataupun Bacapres atau Bacawapres untuk tidak menggunakan aset negara demi kepentingan politik praktis.

"Dan saya bermohon untuk tetap menjunjung tinggi netralitas atau independensi. Bagaimanapun netralitas ini penting, jangan sampai aset negara atau instrumen negara yang digunakan tanpa sadar atau dengan sadar untuk kepentingan politik praktisnya," pungkas AHY.

Sumber: Sindonews.com