Jakarta - Menteri Kehakiman dari 40 negara atau lebih akan segera menggelar rapat di London, Inggris, pada hari ini, Senin (20/3).

Mereka bakal membahas dukungan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) usai mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris untuk Hak Anak, Maria Lvova-Belova.

"Kami berkumpul di London hari ini karena disatukan oleh satu tujuan: untuk meminta pertanggungjawaban kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina selama invasi yang tak adil, tak beralasan, dan melanggar hukum," kata Wakil Perdana Menteri Inggris, Dominic Raab, dalam pernyataan resmi, seperti dikutip AFP.

Konferensi para Menteri itu diselenggarakan oleh Inggris dan Belanda.

Sementara itu, Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda Dilan Yeşilgöz-Zegerius mengatakan masyarakat internasional harus bertanggung jawab untuk memastikan para pelaku kejahatan selama perang di Ukraina diadili.

"Bersama-sama kita harus menegakkan kebenaran, mencapai keadilan dan menjamin keamanan," katan Zegerius dalam pernyataan resmi.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap Ukraina. Orang-orang di negara itu, lanjut dia, telah menunjukkan lebih dari sekali bahwa mereka akan menentukan masa depan mereka.

"Mereka mungkin marah dan frustrasi, tapi tidak pernah kalah. Mereka pantas mendapat dukungan kita dalam mencari keadilan," ungkap Menteri Belanda itu lagi.

Pada akhir pekan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Lvova-Belova karena tuduhan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal.

Dalam kesempatan itu, Raab juga mengatakan Inggris bersama komunitas internasional akan terus memberikan dana, dan staf ahli ke ICC untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Pada Desember lalu, Jaksa ICC Karim Khan sempat meminta komunitas internasional meningkatkan dukungan karena mereka membutuhkan dana dan sumber daya manusia untuk melakukan penyelidikan.

ICC memiliki lebih dari 900 staf dengan anggaran 169 juta euro untuk 2023.

Anggota ICC yang berjumlah 123 negara berbagi tanggung jawab untuk memastikan keuangan pengadilan. Pengadilan ini juga menerima kontribusi sukarela dari organisasi internasional, individu dan perusahaan.(cnn/so)