Kedatangan Ombudsman ke Kabupaten Indragiri Hilir yang dipimpin oleh H Ahmad dalam rangka menyerahkan hasil kajian penyelenggaraan pelayanan Air Bersih PDAM-TI yang diterima Wakil Bupati H Syamsuddin Uti yang didampingi Sekda, Asisten II dan Staf Ahli Bupati turut hadir Kepala Perusahaan Daerah Air Minum – Tirta Indragiri (PDAM-TI), Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat Ombudsman mempunyai beberapa tugas dalam mengawasi BUMN / BUMD dalam penyelenggaraan publik, diantaranya; menerima pengaduan masyarakat, kajian dan pencegahan serta penilaian kepatuhan.

Perlu diketahui, bahwa pelayanan publik untuk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 cukup tinggi dan pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian akibat pendemi Covid-19. Maka dari itu pada tahun 2021 ini dilakukan penilaian seluruh Indonesia secara serentak.

Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir, penilaian dilakukan dalam rangka membuktikan pengaduan masyarakat atas kinerja PDAM dalam pelayanan air bersih di daerah pesisir.

Hasil kajian yang dilakukan berdasarkan data di lapangan yang dikumpulkan semenjak 2019. Ombudsman mengambil data di 3 PDAM yang ada di daerah pesisir Riau, Inhil, Inhu dan Bengkalis disamping itu kita juga melakukan kajian-kajian.

Dalam sambutannya Wakil Bupati H Syamsuddin Uti mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau yang telah melakukan kajian terhadap penyelenggaraan pelayanan Air Bersih. Hal ini sesuai tugas dan fungsi Ombudsman.

“Untuk itu, atas pengaduan masyarakat terhadap layanan publik terkait masalah penyediaan air bersih terus kita lakukan pembenahan,” kata wabup

Lebih lanjut wabup H Syamsudin Uit mengatakan akan terus mendukung dan mendorong kepada PDAM-TI khususnya yang ada di Inhil agar terus bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Saya Syamsuddin Uti sebagai Wakil Bupati akan selalu mendorong kepada PDAM-TI untuk terus bekerja melayani masyarakat,” ucap H Syamsudin Uti.(adv)