Keputusan Trump itu diambil menjelang pelantikan penerusnya, presiden terpilih Joe Biden, pada 20 Januari.

Dikutip Reuters, status darurat keamanan diterapkan setelah Biro Investigasi Federal AS (FBI) memperingatkan adanya ancaman keamanan ketika pelantikan Biden.

FBI menuturkan telah menerima informasi yang mengindikasikan bahwa akan ada "demonstrasi bersenjata" di seluruh Gedung Dewan Perwakilan di 50 negara bagian AS dan di Gedung Kongres di Washington D.C pada hari-hari menjelang pelantikan Biden.

Menurut buletin internal FBI yang diperoleh CNN, FBI menyoroti kekhawatiran bahwa pengepungan Gedung Capitol Hill baru-baru ini hanya lah awal dari potensi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa pendukung Trump.

"Protes bersenjata sedang direncanakan di Gedung DPR di seluruh 50 negara bagian dari 16 Januari hingga setidaknya 20 Januari, dan di Gedung Capitol AS dari 17 Januari hingga 20 Januari," bunyi buletin FBI tersebut.

FBI juga menyoroti ancaman "pemberontakan" jika Trump dicopot melalui Amandemen ke-25 sebelum pelantikan Biden berlangsung.

"Pada tanggal 8 Januari, FBI menerima informasi tentang kelompok yang teridentifikasi yang meminta orang lain untuk bergabung dengan mereka di gedung pengadilan lokal dan gedung administrasi negara bagian jika POTUS dicopot sebagai presiden sebelum Hari Pelantikan," bunyi buletin itu menambahkan.

Dalam memo itu, FBI juga menuturkan kelompok yang teridentifikasi merencanakan 'pemberontakan' ini juga berencana menyerbu kantor pemerintah termasuk di Washington D.C dan setiap negara bagian, terlepas dari apakah wilayah itu memenangkan Biden atau Trump.

FBI juga melacak laporan tentang berbagai ancaman "untuk merugikan Presiden Terpilih Biden menjelang pelantikan".

Badan keamanan federal AS itu juga mengungkap bahwa ancaman keamanan tak hanya datang kepada Biden, tapi juga wakilnya, Kamala Harris, dan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi.

Sumber : CNNIndonesia.com