Siagaonline.com, Simeulue - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue mengggelar rapat kerja dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas sejumlah persoalan yang terjadi di rumah sakit kepulauan ujung barat Aceh itu. Selasa (25/02/2025).

Sejumlah persolan di RSUD Simeulue yang menjadi perhatian publik di antaranya mulai dari krisis obat, pelayanan BPJS kesehatan hingga penggunaan anggaran BLUD.

Namun, dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat pimpinan DPRK Simeulue sejak Senin (24/02/2025) tersebut terungkap fakta, bahwa selama tiga bulan sejak menjabat sebagai Plt. Dirut RSUD Simeulue, Andrianto telah mengklaim 3 kali dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 13 miliar.

Anggota Komisi I, DPRK Simeulue, Zainudin, SE yang dikonfirmasi siagaonline.com setelah kegiatan rapat kerja itu menyebutkan, berdasarkan hasil rapat kerja yang telah dilaksanakan, bahwa dana klaim BPJS Kesehatan sekitar Rp 13 miliar tersebut, selain digunakan untuk operasional dan pembelian stok obat di RSUD, juga digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan seragam seluruh staf dan dokter.

Jejen juga menyebutkan saat ini hutang RSUD berkisar 15 miliar. Oleh sebab itu, lanjut Jejen, pihak DPRK Simeulue akan menyurati Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit khusus terhadap sejumlah anggaran dikelola oleh RSUD.

"Semua anggaran yang dikelola oleh RSUD Simeulue, termasuk anggaran BLUD dan dana klaim BPJS Kesehatan untuk dilakukan audit khusus Rumah Sakit," ujarnya.

Selain itu, pihak DPRK meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menghubungi dan meyakinkan penyedia obat atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) agar dapat mengirimkan obat-obatan ke RSUD Simeulue.

"Meyakinkan mereka bahwa kita sanggup bayar, karena ada dana BPJS yang belum kita klaim sejak Desember 2024 hingga Februari 2025," sebut Zainudin.

Ia juga berharap kepada Pemerintah Daerah, agar ke depan dapat mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu RSUD Simeulue, sehingga, kata Zainudin, kejadian kekurangan obat-obatan tidak terjadi lagi.

"Setelah kita minta pihak Inspektorat atau BPK RI untuk audit khusus rumah sakit, kita lihat hasilnya, apakah betul pendapatan RSUD tidak mencukupi biaya pengeluaran, jika betul, maka nanti kita bersama eksekutif menganggarkan untuk membantu RSUD," imbuhnya.

Menurut Zainudin, bahwa kejadian kekurangan obat di RSUD itu kerap terjadi setiap tahunnya, selain itu juga pelayanan kesehatan lainnya juga menjadi keluhan masyarakat.

"Pelayanan masyarakat ini kan komplek, bukan hanya obat, tenaga medis dan fungsi alat kesehatan juga penting diperhatikan," pungkasnya. 

Lebih lanjut, media ini mencoba mengkonfirmasi mantan PLT Dirut RSUD Simeulue, Ardianto, melalui pesan singkat WhatsApp nya, Adrianto membenarkan di masa jabatannya sebagai PLT telah mengklaim Dana BPJS kesehatan sebesar Rp. 13 Miliar

" Iya. Rinciannya 50% digunakan untuk jasa pelayanan dan 50% untuk operasional. Rincian jasa pelayanan itu sudah di atur sesuai bidang pekerjaannya sedangkan operasional rumah sakit digunakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit," tulis Ardianto membalas pesan Wartawan media ini. (HRD)