Siagaonline.com, Rokan Hulu – Pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) VI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Rokan Hulu (Rohul) yang digelar di Sapadia Hotel Rohul pada Selasa, (05/11/2024).

Sejumlah anggota PWI Rohul menilai bahwa penyelenggaraan konferensi tersebut melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI, sehingga mereka mempertanyakan keabsahan hasil konferensi tersebut.

Beberapa anggota PWI Rohul yang menyoroti keabsahan Konferkab ini, antara lain, Engki Prima Putra, ST, Syafri IS, SH, Yusrizal, Ari Ezwindra, S.Sos, Jon Kennedi Nasution, SE, Faisal Taher Hutasuhut, dan Syaiful Rahman, S.Pd.I. Mereka menegaskan bahwa Konferkab VI PWI Rohul seharusnya memenuhi syarat quorum 50 persen plus satu dari anggota yang memiliki hak suara, sesuai Pasal 31 Ayat 2 dan 3 PDPRT. Namun, dari total 16 anggota, hanya 7 yang hadir.

“Kami mempertanyakan keabsahan konferensi ini karena tidak memenuhi syarat quorum 50 persen plus satu. Hal ini membuat pelaksanaannya dianggap tidak sah,” ujar Engki Prima Putra.

Selain itu, sejumlah anggota juga menyoroti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh PWI Riau. Mereka menyebut bahwa beberapa nama yang tercantum di DPT tidak lagi bertugas di wilayah Rohul, sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 dan 2 PDPRT PWI, yang mengatur bahwa keanggotaan di kabupaten harus sesuai dengan tempat tugas masing-masing anggota.

Lebih jauh, penunjukan carateker sebagai pengisi kekosongan Ketua PWI Rohul pun menjadi sorotan. Syafri IS, SH, yang akrab disapa Epi, menjelaskan bahwa penunjukan carateker untuk mengisi kekosongan ketua kabupaten tidak diatur dalam PDPRT. Menurut Pasal 16 Ayat 6 PDPRT, jika terjadi kekosongan jabatan ketua di tingkat kabupaten, seharusnya diadakan rapat pleno yang dihadiri pengurus provinsi untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt), bukan menunjuk carateker.

“Kami di kabupaten tidak pernah dilibatkan dalam pleno terkait penunjukan carateker ini. PDPRT jelas mengatur mekanisme penunjukan Plt, bukan carateker,” tegas Epi.

Epi juga menduga bahwa terjadi kekeliruan penerapan aturan dalam penetapan carateker. Ia menyebut bahwa PWI Riau mungkin menggunakan ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi untuk konferensi kabupaten. “PDPRT adalah prinsip dasar yang harus diikuti dalam organisasi PWI. Dalam hal ini, terlihat bahwa ada kekeliruan aturan yang diterapkan di tingkat kabupaten,” katanya.

Menurut Epi, penggunaan istilah “carateker” hanya berlaku di tingkat provinsi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 6 PDPRT. Penunjukan carateker baru dapat dilakukan di tingkat provinsi untuk mencegah kevakuman organisasi jika konferensi mengalami deadlock.

“Di tingkat kabupaten, penunjukan carateker hanya berlaku jika konferensi gagal atau ditunda lebih dari dua jam, sesuai Pasal 14 Ayat 5. Namun, pada kasus ini, konferensi tidak gagal karena tidak pernah terlaksana akibat tidak mencapai quorum,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa hasil konferensi yang dilaksanakan oleh carateker tersebut bisa cacat prosedur dan memengaruhi keabsahan kepengurusan PWI Rohul periode 2024-2027. “Jika merujuk PDPRT, seharusnya yang diadakan adalah konferensi luar biasa, bukan konferensi biasa,” tutupnya.

Para anggota PWI yang mengkritik pelaksanaan Konferkab VI PWI Rohul ini menegaskan bahwa kritik mereka bukan karena ambisi jabatan, tetapi karena ingin memastikan bahwa Konferkab berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami siap menerima hasil dari konferensi tersebut, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan PDPRT yang berlaku sebagai prinsip dasar dalam organisasi,” ujar para anggota yang menolak hasil Konferkab VI.

Para anggota PWI Rohul yang keberatan juga meminta agar Dewan Kehormatan (DK) PWI Riau dan Ketua Umum PWI Pusat meninjau ulang hasil Konferkab VI PWI Rohul untuk menegakkan PDPRT PWI hasil kongres di Bandung. (Des)