Breaking News
LPAI Rohul Dan Yayasan Rhoudhotil Madinah Bantu Korban Kebakaran Di desa Langkitin | Kepala BNNK Muara Enim AKBP Erlangga Podcast Sosialisasi Perangi Narkoba Di Radio Suara Muara Enim | 775 KPM Warga Desa Bakti Rasa Kembali Terima Bantuan Pangan CBP Alokasi Bulan Juni 2024 | BNNK Muara Enim Hadiri Pemusnahan Narkotika Di Polres Pali | Dlam Rangka Hari Bhayangkara ke 78 Polres Karimun Menyalurkan Air Bersih ke Warga Sungai Lakam Barat | Pemdes Margasari Kembali Salurkan Bantuan Beras Terakhir CBP Alokasi Bulan Juni Jumat, 14 Juni 2024

 
🢭 Siagaonline.com ⮞ Nasional
Sidang Pendapat Rakyat: Pemilu 2024 Tidak Adil dan Presiden Langgar Konstitusi
Nasional | Senin, 22 April 2024 10:18:45 WIB

Siagaonline.com, Jakarta - Sidang Pendapat Rakyat yang diikuti para guru besar dan pegiat demokrasi menyatakan Pemilu 2024 tidak adil dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanggar konstitusi karena penyalahgunaan kekuasaan selama pemilu.

Guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, membacakan enam rekomendasi sidang secara daring pada Ahad, 21 April 2024. Rekomendasi pertama, menyatakan segala upaya pengubahan hukum ketika telah masuk tahapan pemilu adalah tindakan terlarang dan tidak dapat dibenarkan. Sulistiyowati mengatakan segala bentuk pengubahan aturan mendadak dalam masa pemilu memuat konflik kepentingan.

“Larangan ini dibutuhkan agar cara tersebut tidak berulang pada pemilu-pemilu berikutnya sehingga merusak sendi demokrasi dan integritas pemilu,” kata Sulistiyowati lewat keterangan tertulis, Ahad, 21 April 2024.

Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu ini merupakan forum yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Yayasan Kebajikan Publik Jakarta (Public Virtue Research Institute atau PVRI). Sidang ini mendengarkan pendapat para tokoh dan ahli hukum, politik, sejarah, sosiologi, agama, antropologi, maupun keamanan.

Adapun rekomendasi kedua Sidang Rakyat menyatakan Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi melalui penyalahgunaan kuasa dengan turut campur tangan dalam proses sebelum, saat, dan sesudah pemilu. Sidang Rakyat mendorong adanya aturan yang mengikat presiden untuk membatasi manipulasi hukum. Sulistiyowati mengatakan aturan ini penting agar presiden tidak memanfaatkan TNI-Polri dan ASN untuk mempengaruhi pemilu.

Rekomendasi ketiga, menyatakan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang tidak adil karena praktik nepotisme Presiden Jokowi.   Sidang Rakyat mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang dibuat untuk memuluskan nepotisme Jokowi. Dengan mencabut putusan ini, MK akan memiliki posisi tegas dan tidak berpihak pada dinasti politik.

Keempat, Sidang Rakyat mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar memutuskan hasil Pemilu 2024 dengan menjunjung tinggi konstitusionalisme demokrasi, supremasi etika kenegaraan, anti-KKN, keadilan substansi, dan supremasi hukum. Kelima, MK harus mempertimbangkan segala putusan mengenai sengketa Pemilu 2024 akan berdampak pada masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Putusan ini bisa menciptakan referensi kolektif dan sejarah bahwa pernah ada titik awal normalisasi KKN dan etika politik yang buruk,” ujar Sulistyowati, di kutip dari Tempo. Co

Rekomendasi terakhir, yakni perlunya aturan baru untuk menguatkan integritas pemilu. Aturan ini akan mengikat individu atau lembaga agar bergerak menurut prinsip integritas. Aturan bisa mencakup, misalnya, menaikkan standar atau kualitas persyaratan dan rekam jejak individu atau penyelenggaraan pemilu.

Panitia Sidang Pendapat Rakyat, guru besar Universitas Airlangga Ramlan Surbakti, mengatakan pemilu tidak dapat dilihat hanya dari hasil, melainkan melalui sejumlah indikator. Ramlan mengusulkan delapan parameter untuk menilai pemilu.

“Pemilu 2024, idealnya dinilai menggunakan delapan parameter pemilu demokratis seperti di Malaysia. Ini meliputi hukum pemilu demokratis, menjamin kepastian, kesetaraan warga negara yang tergambar dalam daftar pemilih, kesetaraan keterwakilan pemungutan suara, hingga persaingan bebas dan adil antarpeserta pemilu,” kata Ramlan dalam pendapatnya pada Sidang Rakyat.

Dalam pendapatnya selama Sidang Rakyat, guru besar pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan Mahkamah Konstitusi semestinya bukan sekadar lembaga penghitung hasil pemilu. Menurut dia, hakim MK wajib melihat pada substansi yang nilainya lebih tinggi dibandingkan formalitas perhitungan.

"Prinsip demokrasi di ruang demokrasi itu semua prosesnya harus dilakukan dengan baik. Selain demokrasi, konstitusionalisme merupakan salah satu fondasi penting berikutnya. Kemudian ada nepotisme yang menjadi musuh bagi demokrasi," ujar Zainal.


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)

LPAI Rohul Dan Yayasan Rhoudhotil Madinah Bantu Korban Kebakaran Di desa Langkitin
Rokan Hulu | Kamis 13 Juni 2024, 22:30 WIB
Kepala BNNK Muara Enim AKBP Erlangga Podcast Sosialisasi Perangi Narkoba Di Radio Suara Muara Enim
Daerah | Kamis 13 Juni 2024, 22:27 WIB
775 KPM Warga Desa Bakti Rasa Kembali Terima Bantuan Pangan CBP Alokasi Bulan Juni 2024
Siaga Lampung | Kamis 13 Juni 2024, 22:20 WIB
BNNK Muara Enim Hadiri Pemusnahan Narkotika Di Polres Pali
Daerah | Kamis 13 Juni 2024, 19:13 WIB
Dlam Rangka Hari Bhayangkara ke 78 Polres Karimun Menyalurkan Air Bersih ke Warga Sungai Lakam Barat
Siaga Kepri | Kamis 13 Juni 2024, 19:12 WIB
Pemdes Margasari Kembali Salurkan Bantuan Beras Terakhir CBP Alokasi Bulan Juni
Siaga Lampung | Kamis 13 Juni 2024, 19:09 WIB



Komentar Anda :

 
Berita Terkini Indeks
#1 LPAI Rohul Dan Yayasan Rhoudhotil Madinah Bantu Korban Kebakaran Di desa Langkitin
#2 Kepala BNNK Muara Enim AKBP Erlangga Podcast Sosialisasi Perangi Narkoba Di Radio Suara Muara Enim
#3 775 KPM Warga Desa Bakti Rasa Kembali Terima Bantuan Pangan CBP Alokasi Bulan Juni 2024
#4 BNNK Muara Enim Hadiri Pemusnahan Narkotika Di Polres Pali
#5 Dlam Rangka Hari Bhayangkara ke 78 Polres Karimun Menyalurkan Air Bersih ke Warga Sungai Lakam Barat
#6 Pemdes Margasari Kembali Salurkan Bantuan Beras Terakhir CBP Alokasi Bulan Juni
#7 Bupati Sukiman Hadiri Pelantikan Pengurus MUI dan Serukan Kolaborasi Islamiyah
#8 Sosialisasi DLH Rohul: Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
#9 Personel Yonif 141/AYJP Gelar Doa Bersama Tugas Pam Perbatasan RI-PNG
#10 Sekda Lampung Selatan Tinjau Pembangunan Bedah Rumah di Kecamatan Bakauheni
 


 
 

Siagaonline.com adalah media online yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman informasi. Selengkapnya


 
Quick Links
 
+ Home
+ Redaksi
+ Disclaimer
+ Pedoman Berita Siber
+ Tentang Kami
+ Info Iklan
 
Kanal
 
+ Nasional
+ Daerah
+ Kota
+ Internasional
+ Politik
+ Ekonomi
+ Hukrim
+ Olahraga
+ Indeks
 

Alamat Redaksi/TU

 
Jalan Sekuntum No.26 Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru-Riau 28285
Telpon: 0852-6599-8456

Email:
red_siagaonlinepku@yahoo.com
Website:
www.siagaonline.com
 
Copyright © 2023 Siagaonline.com, all rights reserved