SiagaOnline.com, Meranti - Beberapa pejabat penting di PPID Kabupaten Kepulauan Meranti sepertinya kompak bungkam pasca di layang kannya surat pemanggilan sidang ajudikasi terkait sengketa informasi publik oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau belum lama ini. Tidak seorang pun dari mereka mau memberi kan tanggapan atas surat pemanggilan itu.

Parahnya lagi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis. SE, MSi selaku atasan PPID tersebut selain tidak menjawab konfirmasi melalui pesan singkat yang di kirim padanya, ia juga langsung memblokir WhatsApp awak media ini beberapa menit setelah membaca berita yang di kirim padanya. Berita terkait sengketa informasi publik antara LSM PERPARA-RI selaku pemohon, terhadap atasan PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku termohon tersebut berawal dari tidak transparantnya pengelolaan dana publikasi media yang di kelola PPID Kepulauan Meranti, di sertai dengan pilih kasih pada pelayanannya.

Menurut Ketua DPP LSM PERPARA-RI Martinus Hulu selaku pemohon yang di hubungi awak media ini melalui telepon selularnya mengatakan, pihak nya banyak menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana publikasi media tersebut. "Sebelum ini kami sudah dua kali melayang kan surat konfirmasi tertulis kepada PPID Kepulauan Meranti terkait tidak transparantnya pengelolaan dana publikasi media tersebut, namun sangat di kesalkan pihak PPID Kepulauan Meranti terkesan tidak mengindah kan surat kami itu.

Padahalnya menjadi suatu keharusan bagi PPID dalam memberi jawaban secara transparant tentang penggunaan anggaran tersebut, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dan hal tersebut juga menjadi kewajiban bagi kami dari lembaga yang jelas legalitasnya, sebagai sosial control mempertanyaknnya". jelas Martin

Tidak hanya sampai di situ, Martin juga berharap pemerintah daerah juga harus cepat tanggap atas kelemahan dan kekurangan para pemangku jabatan yang memegang peran penting dalam menjalan kan roda pemerintahan. "Semestinya Bupati Kepulauan Meranti jangan ikutan bungkam atas kekurangam dan kelemahan bawahannya, karena keberhasilan seorang pemimpin di tentukan oleh dukungan dan kerjasama yang unggul dari bawahannya. Kemampuan seseorang hendaknya menjadi tolak ukur dalam menentukan letak jabatan yang di embannya". tambah Martin. *** (Nr)