SiagaOnline.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia buka suara syarat yang diberlakukan pemerintah Indonesia agar mereka dapat memperpanjang kontrak alias Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Syarat tersebut; Indonesia bisa dapat tambahan saham 10 persen. Bos Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pihaknya  siap ikut arahan pemerintah soal perpanjangan izin usaha hingga 2041.

"Kami akan ikuti arahan dari pemerintah. Belum (perpanjangan izin tambang), kami ikut saja. Kami menyambut baik soal ini karena ada sumber daya di situ, sayang apabila tidak dilanjutkan. Namun, kami ikuti arahan pemerintah," tegas Tony di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Namun, ia irit bicara ketika ditanya sudah sejauh mana pemberlakuan syarat itu dibahas dengan pemerintah Indonesia.

Kendati demikian, Tony memberikan update soal pembangunan smelter Freeport di Manyar, Gresik. Ia mengatakan akhir tahun ini konstruksi fisik smelter tersebut bakal rampung.

"Smelter progres sudah 70 persen. Akhir tahun ini konstruksi fisiknya akan selesai dan lanjut precommissioning dan commisioning. Diharapkan Mei-Juni (2024) bisa beroperasi awal," tandasnya.


Sebelumnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport dibocorkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut Jokowi punya dua syarat utama yang harus dipenuhi Freeport.

Ia menyebut rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin baik dan grafik produksi yang mencapai puncak pada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," tutur Bahlil di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Selain syarat penambahan 10 persen saham, Bahlil mengatakan pemerintah bakal mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Bahlil menegaskan syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi soal perpanjangan kontrak itu .

"Saya kira sambil jalan, saya lagi memberikan negosiasi," katanya.(skt/agt)

Sumber: CNN Indonesia