Sabtu, 21 Mei 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Diduga Tanpa Izin, Kades Jambesari Gunakan DD Untuk Membangun diatas Tanah Bermasalah
Selasa, 09-11-2021 - 12:03:25 WIB

SiagaOnline.com, Malang - Kepala Desa Jambesari, Imam, yang saat ini terancam dilaporkan oleh warganya  yang bernama Norsalem, warga Desa Jambe Sari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Selasa (09/11/21).

Pasalnya, tanah milik Norsalem dan Supeno yang merupakan ahli waris dari mendiang Djaki Notorejo tersebut telah di sulap menjadi Jalan Permanen yang mengunakan kucuran dana desa DD tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepihaknya.


Diterangkan Norsalem, bahwa tanah yang selama ini dia kelola sepeningalan orang tuanya tersebut semenjak 2004, tanpa meminta izin, tiba-tiba oleh Pemdes Jambesari di buat akses Jalan Umum dan dibangun dengan cara rabat cor yang  menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa /DD Sejak tahun 2019 silam.

Mendapat informasi seperti itu, tim media bersama LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan)  pun mencoba untuk berkunjung ke kantor Desa Jambesari serta  ke kediaman Kepala Desa guna untuk krarikasi  lebih lanjut. Namun pihak Kades sendiri hinga saat ini belum bisa ditemui baik dihubungi via Telepon, hanya  membalas lewat chat WatsApp nya ," saya masih di malang," balas kades singkat.

Masih di kediamanya, Norsalim menjelaskan kepada tim wartawan dan LP-KPK,

"itu tanah saya dan saudara saya kok tiba-tiba dibangung untuk jalan ke arah kandang ayam, dan tanpa ada izin dari pihak kami sama sekali, apalagi bangunan itu sifatnya permanen," ucap Norsalem.

Yang slSaya sesalkan,itu kenapa Kepala Desa tidak mau izin terlebih dahulu, kan saya yang punya tanah, dan juga saya yang bayar pajak tahunan ya. Saya meminta supaya dari teman-teman lembaga LP KPK Supaya ikut dalam menangani hal tersebut, lanjut Nursalem.

Menangapi hal tersebut, Sumarto selaku Ketua Dewan Penasihat LP-KPK Kabupaten Malang menjelaskan  jika dirinya juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak inspektorat Kabupaten Malang, yang rencananya akan terus berkirim surat serta melakukan kordinasi ke APH, dan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengenai hal tersebut.

"Memang betul, tanah yang di buat akses jalan permanen tadi adalah milik mendiang almarhum Djaki Notorejo sesuai di surat petok D milik saudara Nursalim. Terkait dengan soal anggaran pembangunan yang bersumber dari dana desa sesuai dengan prasasti yang terpasang, kita juga sudah menghubungi pihak inspektorat, dikarenakan anggaranya bersumber dari dana desa," terangnya.

Dan  sesuai dengan peraturan, saya kira juga sudah jelas, bahwa penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah jelas tertuang dan diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, tambah Sunarto.

 "Dan kami selaku LP-KPK Atas nama Pihak yang berhak atas tanah tersebut, dapat membantu pihak penegak hukum untuk melakukan langkah -langkah  hukum pidana yang bisa menjerat perbuatan Kepala Desa yang membantu proses penyerobotan tanah.

 Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960. Perppu 51/1960 misalnya, yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,  tegasnya.

"Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan atau juga denda," masih terang Sunarto.

Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga, tutup Sunarto.(Sl)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Diduga Tanpa Izin, Kades Jambesari Gunakan DD Untuk Membangun diatas Tanah Bermasalah
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Sebanyak 347 Guru di Lampung Selatan Terima SK P3K dari Bupati
     
    ADVERTORIAL
    Kapolres Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved