Senin, 16 Mei 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Menko Perekonomian Sebut UU Ciptaker Ubah Izin Usaha di Indonesia Menjadi Tak Ada Masa Berlaku
Rabu, 23-12-2020 - 13:39:31 WIB

SiagaOnline.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan mengubah konsep perizinan di Indonesia. Ke depannya, konsep tak lagi menganut license based, melainkan berbasis risiko (risk-based approach).

Artinya, izin tak disertai masa berlaku. Selama perusahaan memenuhi standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah izin akan tetap berlaku.

Meski demikian, izin dapat dicabut kapan saja jika pemerintah menilai pengusaha melanggar aturan atau tak lagi memenuhi standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

Standar yang sama, kata dia, akan digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak ada tumpang tindih perbedaan standar dan peraturan dalam mengurus perizinan.

"Secara prinsip izin tidak berjangka waktu, batas waktu tertentu itu kontrak, kontrak kerja, kontrak karya, dan sebagainya," tutur Airlangga pada pembukaan diskusi Konsepsi dan Implementasi Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja secara daring, Selasa (22/12).

Dalam kesempatan sama, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyebut pihaknya menargetkan peraturan pelaksana omnibus law Undang-undang (UU) Ciptaker dapat mulai diharmonisasikan pada pekan depan.

Peraturan turunan ini terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan empat Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres). Evaluasi tengah dilakukan sebelum rancangan final diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham).

"Hasil evaluasi tersebut diharapkan akan menjadi bahan finalisasi RPP dan Rperpres sebelum dilakukan pengharmonisasian oleh Kemenkumham, yang kami harapkan sudah bisa mulai dilakukan pada minggu depan dan minggu awal Januari 2021," kata Elen.

Target tersebut sesuai dengan amanah UU Ciptaker yang mengharuskan RPP selesai disusun selambatnya 3 bulan setelah uu disahkan yaitu sejak 2 November 2020.

"Hal ini agar penyelesaian RPP dan Rperpres sesuai dengan jangka waktu UU Ciptaker yaitu paling lama 3 bulan sejak diundangkan sejak November 2020," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga meminta tim penyusun untuk memperhatikan pengenaan sanksi, sesuai dengan semangat dan tujuan UU Ciptaker.

"Dalam evaluasi tersebut kami mengharapkan kondisi saat ini akibat pandemi covid-19 yang belum ideal, sehingga penerapan sanksi dapat pula memperhatikan kondisi yang ada," imbuhnya.





Sumber : CNNIndonesia.com

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Menko Perekonomian Sebut UU Ciptaker Ubah Izin Usaha di Indonesia Menjadi Tak Ada Masa Berlaku
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Kades Belung: Kita Manfaatkan DD ADD Sebaik Mungkin drmi Pembangunandan Kemakmuran Rakyat
     
    ADVERTORIAL
    Kapolres Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved