Sabtu, 21 Mei 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
DPR Usulkan Pengembalian Kewenangan OJK ke BI
Selasa, 01-09-2020 - 08:49:09 WIB

SiagaOnline.com, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI). Pengembalian pengawasan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Pembahasan RUU tentang BI tersebut sudah dibahas dalam rapat Baleg. Perwakilan Tim Ahli Baleg menyebut perubahan kewenangan pengawasan perbankan tertuang dalam Pasal 34.

"Terjadi pengalihan kewenangan pengawasan yang bank yang sebelumnya dilakukan oleh OJK maka sesuai dengan RUU ini dialihkan tetap menjadi kewenangan BI. Sehingga, pasal 34 ayat 1 berbunyi tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI," ujar perwakilan Tim Ahli Baleg dalam rapat Senin, (31/8).

Mengutip dari berbagai sumber, OJK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Itu berarti, saat ini umur lembaga pengawas industri keuangan tersebut baru mencapai sembilan tahun.

Secara fungsi, OJK menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta mengambil alih tugas BI dalam hal pengawasan perbankan.

Dalam laman resminya, dijelaskan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut, OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Setelah UU Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, pemerintah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner (DK) OJK yang diketuai oleh Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo. Nama-nama yang telah diseleksi oleh pansel kemudian diajukan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test.

Usai proses fit and proper test selesai, pemerintah akhirnya menetapkan sembilan anggota dewan komisioner OJK pada 16 Juli 2012 yang disahkan langsung oleh Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk di dalamnya, dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan BI.

Muliaman D Haddad terpilih menjadi Ketua DK OJK pertama. Dalam tugasnya Muliaman dibantu enam orang anggota DK OJK meliputi Nurhaida, Firadus Jaelani, Kusumaningtuti S Soetiono, Nelson Tampubolon, Rahmat Waluyanto, dan Ilya Avianti.

Kemudian, pada 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap I. Fungsinya untuk membantu Dewan Komisioner OJK melaksanakan tugas selama masa transisi.

Mulai 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan IKNB.

Selanjutnya, pada 18 Maret 2013 dibentuk tim transisi OJK tahap II. Fungsinya untuk membantu Dewan Komisioner OJK dalam  pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan  perbankan dari BI.

Kemudian, per 31 Desember 2013 pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari BI ke OJK. Pengalihan pengawasan perbankan itu sekaligus menandai dimulainya fungsi dan tugas OJK secara penuh sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan.

Namun, selang sembilan tahun menjalankan tugas dan fungsinya, keberadaan OJK digoyang. Tepatnya, pada fungsinya sebagai pengawas perbankan.

Isu ini berkembang setelah sepekan Presiden Jokowi tengah mengungkapkan kekecewaannya terhadap jajaran menteri yang kurang maksimal dalam menangani covid-19, termasuk badan negara yang dinilai tidak cukup membantu tugas tersebut.

Pada saat yang bersamaan, kinerja OJK tengah menjadi sorotan karena sejumlah kasus jasa keuangan. Sebut saja, skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp16,81 triliun.

Dalam kasus ini, sejumlah pihak menilai OJK lalai dalam pengawasan Jiwasraya. Terlebih, fakta yang menyebutkan jika kesalahan investasi pada asuransi pelat merah tersebut sudah berlangsung sejak lama.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti kinerja pengawasan OJK terhadap dana-dana publik yang disimpan pada lembaga jasa keuangan. BPK mengisyaratkan OJK tak melakukan pengawasan perbankan sesuai ketentuan.

Masalah pengawasan tersebut, antara lain terjadi pada PT BTN (Persero) Tbk, PT Bank Yudha Bhakti Tbk, PT Bank Banten, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Muamalat Indonesia, termasuk PT Bank Mayapada Tbk.

Kabar pengembalian pengawasan bank kepada BI sendiri sudah sampai ke telinga OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bahkan telah buka suara mengenai isu tersebut.

Menurut Wimboh, saat ini koordinasi pengawasan bank antara OJK dan BI sejatinya baik-baik saja. Begitu juga dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Sementara ini, kami berjalan dengan baik meski kita lihat ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam penanganan bank bermasalah ini, ada hal-hal yang perlu kita lihat agar segera bisa ditangani," tutur Wimboh belum lama ini.

Saat ini, pengembalian pengawasan perbankan kepada BI bukan lagi isu lantaran sudah dibahas oleh Baleg DPR. Nasib pengawasan bank nantinya akan ditentukan oleh hasil putusan anggota dewan.






Sumber : CNNIndonesia.com

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • DPR Usulkan Pengembalian Kewenangan OJK ke BI
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Sebanyak 347 Guru di Lampung Selatan Terima SK P3K dari Bupati
     
    ADVERTORIAL
    Kapolres Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved