Senin, 16 Mei 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Menkeu Sri Mulyani Setuju Beri Dana Tambahan Tahap Pertama Pilkada Serentak 2020 Rp1,36 T
Kamis, 11-06-2020 - 15:27:07 WIB

SiagaOnline.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyetujui pemberian dana tambahan tahap pertama untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp1,36 triliun. Pemberian dana tambahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Bendahara negara mengatakan dana tambahan diberikan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai anggaran dasar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak mencukupi. Hal ini tak lepas dari dampak tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona (covid-19), di mana sebagian APBD harus diprioritaskan untuk penanganan wabah.

Namun, persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus mulai dilakukan pada 15 Juni ini. Di sisi lain, pemerintah belum memberi perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meski ada pandemi corona.

"Kami memutuskan untuk memberikan yang tahapan pertama sebesar Rp1,36 triliun seperti permintaan KPU, sehingga tahapan awal bisa dimulai 15 Juni," ucap Ani, sapaan akrabnya, saat rapat virtual dengan Komisi II DPR, Kamis (11/6).

Ani menjelaskan pemberian dana tambahan itu bermula dari surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 433/PR.02.1SD/01/KPU/VI/2020 pada 9 Juni 2020 yang dikirim kepadanya. Dalam surat tersebut, KPU meminta tambahan dana pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp4,77 triliun.

Dana tambahan diperlukan untuk mendukung tugas KPU di 270 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Namun, KPU menyatakan pemberian dana tambahan bisa diberikan dalam tiga tahap.

Tahap pertama sebesar Rp1,02 triliun, tahap kedua Rp3,29 triliun, dan tahap ketiga Rp460 miliar. Namun, Ani bilang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan identifikasi ulang terhadap kebutuhan dana tambahan tersebut.

Dari hasil identifikasi, ternyata kebutuhan dana tambahan tahap pertama untuk pelaksanaan Pilkada Serentak meningkat jadi Rp1,36 triliun. Perhitungan ini berdasarkan lima pengelompokan daerah merujuk pada tingkat kemampuan anggaran mereka, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Akhirnya, Ani memutuskan untuk memberi dana tambahan tahap pertama sesuai dengan permintaan Kemendagri sebesar Rp1,36 triliun. Kendati begitu, Ani memastikan pemberian dana tambahan ini akan tetap diawasi dengan ketat.

"Kami juga terus meneliti kelengkapan berbagai dokumen yang diberikan kepada kami agar tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun memberikan kepastian pada proses pelaksanaan Pilkada," tuturnya.

Secara rinci, dana tambahan Rp1,36 triliun akan diberikan ke KPU sebesar Rp129 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp68,1 miliar, Kepolisian Rp34,4 miliar, Badan Intelijen Negara (BIN) Rp100 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rp5,9 miliar.

Pemberian dana kepada KPU dan Bawaslu selaku lembaga teknis yang bersinggungan langsung dengan agenda Pilkada Serentak 2020. Lalu, pemberian dana ke Kepolisian untuk pengamanan.

Kemudian, untuk BIN dalam rangka mendukung operasi intelijen dalam negeri. Sementara, untuk Kominfo dalam rangka sosialisasi Pilkada Serentak 2020.



Sumber : CNNIndonesia.com

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Menkeu Sri Mulyani Setuju Beri Dana Tambahan Tahap Pertama Pilkada Serentak 2020 Rp1,36 T
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Kades Belung: Kita Manfaatkan DD ADD Sebaik Mungkin drmi Pembangunandan Kemakmuran Rakyat
     
    ADVERTORIAL
    Kapolres Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved