Hal itu disampaikan dalam pertemuan debat khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (20/5) waktu setempat.

"Kita memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, yaitu antara Israel sebagai penjajah dan bangsa Palestina yang diduduki dan terus ditindas. Saya tekankan bahwa penjajahan dalam konflik Israel dan Palestina adalah isu utama," kata Retno dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (21/5).

Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung, kata Retno, tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan pelanggaran hukum internasional yang memerlukan respons bersama dari semua negara.

"Hal mendasar saya sampaikan semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini."

Menurut Retno, jika permukiman ilegal terus dilakukan Israel, pengusiran warga Palestina di Yerusalem terus berlanjut maka isu Yerusalem yang seharusnya dapat dirundingkan menjadi tidak bisa dibicarakan lantaran de facto telah dikuasai Israel.

"Karena semuanya dikuasai oleh Israel. Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihan dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup," ucapnya.

Dalam konferensi pers itu, Retno juga menyampaikan tiga langkah yang ia ajukan saat pertemuan PBB berlangsung di New York.

Pertama agar Majelis Umum PBB menghentikan kekerasan dan aksi militer Israel untuk mencegah lebih banyak korban jiwa. Ia juga menuntut agar gencatan senjata harus dihormati semua pihak dan bersifat langgeng.

Retno juga menekankan agar PBB melakukan segala cara untuk meredakan situasi. Selain itu untuk mencegah kejahatan yang sama terulang di masa mendatang.

"Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk tim internasional di al Quds atau di Yerusalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan," ujarnya.

Kedua agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil terpenuhi. Baginya, menjadi tanggung jawab yang paling utama bagi mereka untuk menyelamatkan warga.

"Untuk itu saya menyerukan bersama badan PBB terkait untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang terdampak."

Seluruh badan tersebut membujuk Israel agar membuka bantuan akses kemanusiaan ke Gaza yang sudah diisolir selama 13 tahun.

Ketiga, lanjut Retno, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Menurutnya, negosiasi itu sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan state resolution yang sejalan dengan kesepakatan parameter internasional.

"Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segara," ujar Retno.

Diketahui pertemuan sidang itu dihadiri oleh 10 menteri luar negeri. Di antaranya, Palestina, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait , Maladewa, Aljazair dan Tunisia.

Selain itu, kata Retno, setidaknya ada 103 negara dan organisasi internasional yang turut hadir. Sehingga pertemuan yang dijadwalkan hanya berlangsung satu hari, akan diperpanjang di Minggu depan karena banyaknya pembahasan.