Tommy mengatakan ini jadi kali pertama posisi Sekjen PBSI seorang pejabat. Pasalnya, selama ini sekalipun Ketua Umum PBSI adalah seorang pejabat publik, baik itu TNI, KASAD, dan Menteri, sekjen tetap diisi seorang profesional.

"Karena ini pertama kali Sekjen PBSI adalah seorang pejabat publik, jadi tidak bisa dibilang lebih baik atau lebih jelek. Ada sisi positif ada sisi negatifnya," kata Tommy kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/4).

Dinilai dari sisi negatifnya, seorang Kapolda pasti tidak memiliki waktu penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai sekjen seperti yang dilakukan MF Siregar atau Sekjen sebelumnya, Achmad Budiharto.

Dalam pandangan Tommy, poisisi sekjen seharusnya dimiliki seseorang yang punya banyak waktu karena merupakan posisi strategis yang memiliki peran penting menjalankan roda organisasi.

"Tapi bisa saja Pak Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya, domisili di Jakarta, [sehingga] izin untuk event bulu tangkis sisi positifnya akan lebih mudah, karena beliau yang kasih izin. Untuk perizinan harusnya lebih baik dan mudah," Tommy menjelaskan.

Dengan posisi Fadil Imran yang diprediksi sudah sangat sibuk di kepolisian, Tommy menyebut posisi Wasekjen PBSI bisa jadi solusi alternatif.

"Selama ini, kalau ketuanya sibuk, sekjen bisa mengeksekusi pertemuan-pertemuan. Tapi ini kan kemungkinan sekjennya juga tidak bisa pergi. Kuncinya ada di wasekjen [Edi Sukarno]. Pak Edi harus harus bisa menjalankan komunikasi itu" ujar Tommy.

Saking krusialnya posisi Sekjen di PBSI, Tommy berharap miss komunikasi atau kesalahpahaman seperti yang terjadi pada kasus All England tidak terjadi lagi.

"Mungkin ada miss komunikasi dari BWF kemarin. Kalau BWF tidak aktif untuk kasih informasi, PBSI melalui Sekjen bisa berinisiatif untuk buka komunikasi, bertanya karena ini terkait teknis. Mudah-mudahan Wasekjen bisa itu," imbuhnya.