Rabu, 10 08 2022
Follow:  
 
Tidak Bayar PBB-P2 Wajib Pajak Didenda
Dalam Rangka Peningkatan PAD, Bapenda Rohil Gencar Lakukan Sosialisasi
Sabtu, 25-12-2021 - 21:37:51 WIB

TERKAIT:
   
 

SiagaOnline.com,Rohil- Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-2P merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mengwujudkan serta kemandirian daerah.

Untuk menggenjot pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan berbagai upaya salah satunya menerbitkan Peraturan Bupati tentang penghapusan denda PBB-P2. Penghapusan denda pajak ini di lakukan guna membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak terutama yang telah mempunyai tunggakan pajak PBB seperti restoran dan hotel. 

" Kepada masyarakat, pengusaha untuk segera melakukan pembayaran pokoknya, karena denda sudah di hapuskan," kata Kepala Bapenda Rohil,Cicik Mawardi Athar, M.Si, belum lama ini di Bagansiapiapi.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala Bapenda Rokan Hilir bahwa Pemda Rokan Hilir juga sudah membuat sanksi tegas terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar PBB- P2. Sanksi tersebut tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2011.

"Pasal 19 berbunyi : 

1. Apabila jumlah wajib pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka  waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
    
2. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
    
Kemudian Pasal 20 berbunyi :

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Penjabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 21 berbunyi :

1 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib 
pajak belum melunasi jumlah pajak 
terutang setelah lewat 14 ( empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

2  Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang. Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak," beber Cicik Mawardi.

Kepala.Bapenda Rokan Hilir juga menghimbau kepada wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak PBB- P2 langsung ke Bank.

 " Seluruh wajib pajak agar dapat langsung membayar ke Bank Riau Kepri baik langsung, melalui ATM Bank Riau Kepri ataupun melalui program qris Bank Indonesia melalui Bank Riau Kepri. Saat ini untuk pembayaran PBB sudah bisa melalui qris Bank Riau Kepri tidak ada dikenakan biaya administrasi. Pelayanan  pembayaran pajak PBB-P2 juga bisa melalui sistem online melalui Indomaret, ovvo dan Tokopedia," Imbaunya.

Pihaknya juga berharap kepada pihak pemerintah kelurahan dan kepenghuluan untuk dapat segera memanfaatkan sistem pendataan baru yang bisa dilakukan secara online baik itu pendataan daftar baru pembuatan PBB atau perbaikan data bagi masyarakat wajib pajak karena setiap petugas kelurahan atau kepenghuluan yang telah ditunjuk sudah punya identitas serta pasword tersendiri, sehingga memudahkan peningkatan pajak PBB di daerah masing - masing," harap Cicik Mawardi.

" Berbagai upaya telah kita lakukan,  apabila pendapatan dari hasil pajak meningkat berarti akan meningkat juga dana disetiap kelurahan/kepenghuluan melaui dana bagi hasil pajak dan retribusi di setiap daerah tersebut. Makanya kami berharap sekali kepada seluruh pemerintah kelurahan dan kepenghuluan yang ada di Rokan Hilir dapat dengan segera membentuk tim yang kuat dalam upaya untuk peningkatan hasil pendapatan pajak dan retribusi kabupaten Rokan hilir. 

"Bagi masyarakat, terutama yang pemiliknya tidak berdomisili di Rokan hilir tidak dilakukan pendataan masal, kami dari Bapenda akan turun melakukan pendataan individu yang tentunya nilai jual objek pajaknya akan jauh meningkat" pungkasnya.(Agung).

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Dalam Rangka Peningkatan PAD, Bapenda Rohil Gencar Lakukan Sosialisasi
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Pemdes Mandalasari Sukses Gelar Musdes Pembentukan Panitia Tim RKPdes TA 2023
     
    ADVERTORIAL
    Roby Lantik 28 Guru Dalam Penugasan Kepala Sekolah se Kabupaten Bintan
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved