Sabtu, 13 08 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Sertifikat Prona Dijual Belikan, Kades pematang Manggis di Periksa Jaksa Inhu
Kamis, 14-12-2017 - 08:12:40 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
   
 

Siagaonline, Rengat - Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensertifikatkan tanah rakyat tanpa bayar dengan program sertifikat prona,, ternyata diselewengkan oleh Kepala Desa Pematang Manggis Kecamatan Batangcenaku, Kab.Inhu, Riau.

"Padahal program sertifikat non prabayar itu sudah berulang kali digembar gemborkan Presiden Jokowi baik di media cetak maupun electronic, namun Kades Pematangmanggis, Widodo masih nekat memperjual belikannya dengan nilai yang berfariasi dari Rp.1,5 juta hingga Rp.2 juta per sertifikat.

Hasil liputan awak media di Desa Pematang manggis Selasa (12/12), sejumlah warga Pematangmanggis mengatakan,program sertifikat tanah yang disebut program prona ini sudah sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, “Kalau jumlah keseluruhan"kami kurang paham” Kata warga paroh baya itu yang tidak mau disebut namanya.

Menurut warga yang juga masih perangkat Desa Pematangmanggis itu,melalui kaki tangannya Kades Widodo menawarkan kepada warga untuk membuat sertifikat prona, dengan bayaran yang berfariasi dari Rp.1,5 juta hingga Rp.2 juta per sertifikat, dan boleh dicicil dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Semula ada sejumlah warga yang sempat tidak terima pembuatan sertifikat melalui Prona ada pungutan,sebagaimana yang diketahui warga dari sejumlah informasi bahwa pembuatan sertifikat prona tidak dipungut bayaran (Gratis), bahkan ada yang menyampaikan kepada Kades Widodo terkait pembuatan sertifikat prona merupakan program presiden yang digratiskan terhadap rakyat.

Namun, Kades Widodo kala itu menyebutkan kepada warga, “Sekarang ini mana ada lagi yang gratis,yang mengerjakan sertifikat prona itu emangnya Malaikat,kan manusia juga yang butuh makan minum” Ujar warga Pematangmanggis itu menirukan ucapan Kades.

Kades Pematangmanggis, Widodo dikonfirmasi awak media ini Selasa (12/12) mengaku sedang mengikuti upacara hari transmigrasi di Lubukbatu Jaya melalui selulernya mengatakan, pembuatan sertifikat prona sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017.

Jumlah keseluruhan sertifikat untuk Desa Pematangmanggis sebanyak 100 persil sertifikat,dan memungut biaya dari warga yang mengurus sertifikat itu sebesar Rp.1,5 juta per persil sertifikat.

Menurut Widodo pungutan yang dilakukannya itu bukan untuk dirinya sendiri,tapi masih dibagikan kepada instansi yang berwenang dan berkaitan dengan pembuatan sertifikat, dan sehagiannya untuk kebutuhan di desa yang dipimpinnya.

Menjawab pertanyaan awak media ini, Kades Widodo membenarkan bahwa dirinya sudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Inhu beberapa hari lalu untuk dimintai keterangan terkait dilakukannya pemungutan bayaran dalam pembuatan sertifikat prona.

“Kades Pematang Manggis mengakui sudah dua kali dipanggil dan dimintai keterangan oleh Jaksa Hendri dan Wisnu di kantor Kejari Inhu terkait masalah pemungutan uang dalam pembuatan sertifikat prona ini, dan sudah saya jawab semuanya hingga selesai dan tidak ada masalah lagi” Kata Kades Widodo.

Calon Kades Pematangmanggis yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades kemarin, Buchori dikonfirmasi awak media ini Rabu (13/12) mengatakan, sepengetahuannya Kades Widodo memungut biaya untuk pengurusan sertifikat prona itu sekitar Rp.1 juta hingga Rp.1,5 juta per persil sertifikat.

Dengan rincian, lahan yang tidak ada bangunannya dikenakan Rp.1 juta per sertifikat dan lahan yang ada bangunannya dikenakan Rp.1,5 juta per sertifikat, menurut apa yang disampaikan Kades Widodo kala itu, untuk memenuhi biaya ukur pihak BPN Inhu hingga makan dan minumnya, selain itu juga untuk pembayaran pajak,entah pajak apa kita nggak dijelaskan, Kata Buchori.

 Warga Pematangmanggis, Suharti menyebutkan, dia membayar Rp.2 juta untuk pengurusan sertifikat prona yang dikelola Kades Widodo, pembayaran itu sudah lunas, katanya.

Sementara mantan Kades Pematangmanggis, Sarwono dikonfirmasi Rabu (13/12) menjelaskan, jumlah keseluruhan paket sertifikat prona di Pematangmanggis ada 124 persil sertifikat, dari jumlah itu batal 15 persil sehingga jumlah keseluruhannya 109 persil sertifikat dan sekitar 90 persennya sudah selesai dan diterima warga Pematangmanggis.

Dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum Kades Pematangmanggis, Widodo terhadap pengurusan sertifikat prona nilainya berfariasi dari Rp.1 juta sampai Rp.2 juta per persil sertifikat, masalah ini sudah dilaporkan warga ke Kejari Inhu, dan rombongan Kejari Inhu sudah turun ke Desa Pematangmanggis sebanyak 8 orang yang diterima oleh Sekdes, Suwarno.

Menurut Sarwono, jika masalah ini tidak ditindak lanjuti oleh Kejari Inhu, maka persoalan ini akan dilaporkan ke Polres Inhu, Kejati Riau hingga ke Kejaksaan Agung di Jakarta, karena ini sudah terindikasi Pungli, paparnya.(Hamdan)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Sertifikat Prona Dijual Belikan, Kades pematang Manggis di Periksa Jaksa Inhu
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Pemdes Mandalasari Sukses Gelar Musdes Pembentukan Panitia Tim RKPdes TA 2023
     
    ADVERTORIAL
    Roby Lantik 28 Guru Dalam Penugasan Kepala Sekolah se Kabupaten Bintan
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved