Minggu, 27 November 2022
Follow:  
www.siagaonline.com
 
PT. BIP Diduga Babat Hutan, Andi Sinaga : Tidak Ada Izin Bayar Pajak
Selasa, 05-12-2017 - 18:59:18 WIB

TERKAIT:
   
 

Siagaonline.com, Rengat - Porak porandanya kawasan hutan hingga rata dengan tanah, bahkan mengalih pungsikan kawasan hutan itu menjadi tanaman kelapa sawit, tanpa memperdulikan hayati, ekosistim hingga habitat yang ada didalamnya, bahkan meski tidak memiliki legalitas formal, PT Bagas Indah Perkasa (BIP) tetap saja membantai Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa ada larangan dari Pemkab Inhu maupun Pemprop Riau.

Alasan Menejer PT BIP, Andi Sinaga kepada awak media ini saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya akhir pekan kemarin mengatakan, bahwa perolehan lahan yang dikuasainya itu sekitar 2.000 Ha merupakan lahan masyarakat tempatan yang dibelinya dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditanda tangani Kepala Desa dan Camat Peranap kala itu.

Menurutnya, upaya untuk mendapatkan legalitas formal sebagaimana yang dipersyaratkan sudah dilakukannya, meski sejak tahun 2011 hingga kini hanya mampu mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (Ilok) dan Izin Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu, namun ketika pengajuan izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut kala itu yang sekarang berubah menjadi Kementerian LHK dan HGU dari BPN Pusat tidak diperoleh.

Tambahnya, meski Pemerintah Pusat tidak menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan dan HGU, namun dia tetap eksen membabat kawasan hutan yang diakuinya dibeli dari warga tempatan, karena menurut Andi Sinaga dengan sudah memiliki IUP, Izin Lokasi dan Amdal dari Bupati Inhu diartikannya sudah memiliki legalitas formal terlebih lahan yang dikuasainya merupakan hasil ganti rugi, “HGU bukan persyaratan mutlak untuk membangun kebun sawit, apalagi saya tetap membayar pajak hingga mencapai Rp.350 juta per bulan” Kata Andi Sinaga dengan suara lantang.

Andi Sinaga merincikan, setiap bulannya dia harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemkab Inhu mencapai Rp.200 juta per bulan, sedangkan pajak penghasilan (PPn) setiap bulannya membayar Rp.100 juta lebih, kemudian entah pajak apalah itu namanya saya lupa di Pemprop Riau mencapai Rp.50 juta per bulan, dengan demikian usahanya membangun kebun sawit itu bisa berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun.

Mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Inhu, Hendri,S.Sos yang ikut mengurusi perizinan PT BIP kala itu, mengakui bahwa perusahaan kebun sawit pimpinan Andi Sinaga itu sudah memiliki IUP, Izin Lokasi dan Amdal dari Pemkab Inhu, namun untuk diketahui diterbitkannya IUP,Izin Lokasi dan Amdal dari Bupati Inhu itu, bukan merupakan perizinan mutlak untuk melakukan pembabatan kawasan hutan hingga menanaminya kelapa sawit.

Sebab, didalam diktum alinea terakhir baik pada izin Lokasi, IUP dan Amdal tersebut, jelas disebutkan bahwa, diterbitkannya izin lokasi, IUP dan Amdal tersebut merupakan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK dan mendapatkan izin HGU dari BPN Pusat, sehingga boleh dikatakan bahwa, izin lokasi, IUP dan Amdal yang diterbitkan Bupati Inhu itu merupakan rekomendasi guna mendapatkan izin berikutnya yang dirtikan sebagai izin tetap, Papar Hendri.

Dari hasil liputan awak media ini di lapangan, bahwa Andi Sinaga pimpinan PT BIP memperoleh lahan sekaligus mengganti rugi lahan dari orang tertentu saja, seperti dari Kepala Desa Pauh Ranap, Amri dan sejumlah kelompoknya.

Ketua Pemantau Kolusi Korupsi dan Nepotisme (PKKN) Kab Inhu, Berlin Manurung kembali angkat bicara mengatakan, apa yang telah dilakukan Andi Sinaga yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam penguasaan lahan guna membangun lahan perkebunan kelapa sawit, merupakan tindakan pembiaran dari Pemkab Inhu itu sendiri.

Alasannya, Kata Berlin, Bupati Inhu dalam hal ini Yopi Arianto sudah mengetahui bahwa, PT BIP itu masih belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK dan belum pula memiliki HGU dari BPN Pusat, kenapa membiarkan membuka lahan hingga mencapai ribuan hektar dan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kebun sawit, ini suatu perbuatan yang melawan hukum dan wajib dilakukan tindakan tegas, mengingat perlakuan ini sudah sejak tahun 2011 dibiarkan saja.

Sedangkan Ketua Ikatan Sarjana Anak Negeri (Iksan) Kab Inhu, Haryadi Sanjaya,SP mengatakan, sudah seharusnya Bupati Inhu Yopi Arianto menghentikan semua aktifitas yang dilakukan Andi Sinaga selaku pemimpin PT BIP, dalam membangun kebun sawit yang diduga illegal itu.

Nah, sekarang kenapa segala aktifitas PT BIP dibiarkan saja meski tak berizin, maka dalam hal ini sudah semestinya persoalan ini disampaikan kepada pihak penegakan hukum dalam hal ini KPK untuk melakukan tindakan tegas, sebab selama ini terkesan terjadi pembiaran, tutup Haryadi.(Hamdan)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • PT. BIP Diduga Babat Hutan, Andi Sinaga : Tidak Ada Izin Bayar Pajak
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Bimtek SMKK Dibuka, Sekdakab Way Kanan Himbau Peserta
     
    ADVERTORIAL
    Jambore Kader PKK Panggung Perekat Silaturahmi Mendorong Kreativitas Dan Inovasi
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    3 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved