Ulasan singkat tentang pidana korupsi akibat kerugian Negara itu dipaparkan penasehat hukum (PH), Dody Fernando SH MH.

"Saya berharap Dirjen Keuangan Kemenkeu RI dan atau Kementerian BUMN melalui PTPN V kebun Air Molek (AMO) II di Kecamatan Seilala berani melaporkan unsur pidana korupsi yang diperbuat oknum anggota Dewan Inhu, inisial M ke Penyidik Tipikor," saran Dody.

'Sebab, 'kaca mata' hukum alumni Magister Hukum UNRI Pekanbaru itu mensinyalir penjualan kebun kelapa sawit milik PTPN V AMO II di Desa Morong Kecamatan Seilala seluas dua hektar dari oknum Dewan Inhu inisial M kepada Marsono Rp 75 juta Maret tahun 2016 silam ada kerugian Negara.

"Kalau Pemerintah benar-benar mau mengamankan asetnya, maka PTPN V harus berani. Laporkan itu oknum Dewan inisial M ke Tipikor," tantang Dody

Menurut Dody, dugaan Korupsi mulai  'menguap' karena kliennya Marsono (50) Warga Desa Tasikjuang SP-3 eks Transmigrasi Kecamatan Lubukbatu Jaya mempolisikan oknum Dewan inisial M ke Polres Inhu di Rengat, Senin (3/10/2017).

Sebagaimana LP nomor: 155/X/2017/RIAU/RES-INHU, Marsono didampingi PH Dody Fernando SH MH,  memperkarakan terlapor dugaan penipuan.

Sebab lahan ia dibeli si pelapor dari terlapor bulan milik si terlapor melainkan aset PTPN V Kebun AMO II Seilala dan hingga saat ini lahan yang dibeli sipelapor tidak dapat dikuasai dan tidak dapat diterbitkan SKGR.

Oknum Dewan inisial M membantah melakukan penipuan tidak tidak membantah menjual kebun kepada Marsono. "Jikalau laporannya tidak terbukti saya akan Penjarakan dia," tantangnya.(Hamdan)