Jum'at, 17 09 2021
Follow:  
www.siagaonline.com
 
BPN Siak Targetkan Tahun 2024 Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Siak Telah Bersertifikat
Jumat, 03-09-2021 - 09:35:31 WIB
Bupati Siak Alfedri menyerahkan sertifikat tanah geratis kepada masyarakat penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan restribusi tanah kegiatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Siak

SiagaOnline.com, Siak - Bupati Siak Alfedri menyerahkan sertifikat tanah geratis kepada masyarakat penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan restribusi tanah kegiatan BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Siak.

Pembagian sertifikat tanah ini di selaraskan dengan kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Riau yang kegiatannya di pusatkan di Kota Dumai. Kegaiatan ini di ikuti seluruh pemda se Riau melalui Virtual.

"Kami atas nama Pemkab Siak mengucapkan terima kasih kepada BPN yang melaksanakan acara ini. Ada 300 sertifikat yang akan di serahkan kepada masyarakat,"ujarnya di ruang live Room lantai dua kantor Bupati Siak, kamis (2/9/2021).

Program PTSL ini di buat agar seluruh bidang tanah di daftarkan di buat peta bidangnya. Sehingga akan terjadi tertip administrasi pertanahan di indonesia termasuk di kabupaten Siak.

Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemerintah Daerah sangat mendukung. Terkait apa yang di sampaikan Menteri dan kepala BPN tadi tentang peringatan BPATB.

"Tentu kita akan siapkan regulasinya dan kita bahas bersama, seperti apa cocoknya, begitu juga pra persiapan untuk program PTSL. Kepada penerimaan sertifikat kami ucapkan selamat. Tanah bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum dan kepastian hak bahwa tanah itu sudah milik kita, dan bernilai ekonomis," ungkapnya.

Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Siak Budi Satria menargetkan
Sertifikat Tanah Program Strategis Nasional di kabupaten Siak selesai Tahun 2024.

Di kabupaten Siak total jumlah bidang tanah  mencapai 1.95000 ribu bidang sertifikat. Sementara Bidang tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 120 ribu.

"Saat ini yang belum bidang tanah tersertifikat berjumlah 73000. Ini lah yang kita cicil tahun demi tahun. Target kita Tahun 2024 lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seluruh bidang tanah di kabupaten Siak sudah bersertifikat,"ungkapnya.

Lanjutnya, Program PTSL ini terbagi dua PTSL yang langsung di kelola Badan Pertanahan sejumlah 6000 sertifikat. Ke dua PTSL yang di kerjakan pihak ke tiga berjumlah 10 ribu.

"Yang 6 ribu sudah selesai kita kerjakan pada bulan agustus ini. 10 ribu sedang berjalan kita selesaikan. Kita juga memiliki kegiatan lain, seperti target redistribusi mencapai 3700. Sangat masuk akal, kalau kemudian di Tahun 2024 menargetkan seluruh bidang-bidang tanah di Siak ini sudah terdaftar,” urainya.

Ia menyampaikan, Sertifikat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di samping menghindari terjadinya sengketa, sertifikat juga dapat menjadi anggunan untuk menambah modal usaha.

"PTSL ini kita kerjakan Desa per Desa secara menyeluruh jadi targetnya bisa masyarakat, bisa tanah instansi, tanah wakaf, tanah desa dan berbagai jenis tanah lainnya kecuali perusahaan. Sementara manfaat program ini buat pemda dapat menabah pendapatan dari sektor pajak penerimaan PBB maupun PPATB. Untuk PPATB dapat saya sampaikan Tahun 2019 berjumlah 4,3 Milyar, kemudian Tahun 2020 naik menjadi 6,9 Milyar hampir 7 Milyar kenaikan mencapai 70 persen untuk tahun 2021 kami belum menghitungnya," terangnya.

Karena sertifikat dapat menjadi hak tanggungan perputaran ekonominya Tahun 2012 400,669 Milyar, sedangkan di Tahun 2020 naik menjadi 755,16 Milyar jadi putaran ekonominya cukup kencang perjadi peningkatan sebesar 62 persen.

"Hari ini kita menyerahkan 300 sertifikat yang semestinya berada di lapan Desa, untuk penyerahan kali ini kita serahkan untuk tiga desa, yaitu Desa Pangkalan Pisang, Buatan satu dan Buatan Dua," terangnya.

Terkait PTSL banyak yang mendapat dukungan terutama keringanan dalam pemberian pembanayar BPHTB yang selama ini masih berlaku ketentuan umum bahwa BPHTB dikenakan terhadap tanah masyarakat  yang berada di atas 1 juta.

"Ini perlu dibuatkan peraturan bupatinya, untuk pengurangan atau kalau memungkinkan justru penghapusan agar masyarakat terbantu," tutupnya.

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • BPN Siak Targetkan Tahun 2024 Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Siak Telah Bersertifikat
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Dansatgas, Komsos Dengan Tokoh Agama Agar Tercipta Suasana Yang Kondusif
     
    ADVERTORIAL
    Di HUT Partai Demokrat, DPC Agam Salurkan Bantuan Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    3 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    4 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    8 Para Pejabat Teras Jajaran Pusterad Diserahterimakan
    9 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    10 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved