SiagaOnline.com, Pekanbaru - Seorang Aliansi Masyarakat Padil Saputra, SH (Perorangan). Ia mendesak Dishub Kota Pekanbaru melalui Permohonan Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Utama Provinsi Riau terkait kegiatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota senilai Rp. 2.399.732.060 (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilah Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah.

Menurut Padil Saputra,  langkah tersebut bisa dilakukan karena siapa saja boleh dan punya hak meminta data informasi, mengingat semua orang dilindungi undang-undangan untuk mendapatkan informasi data tentang pemerintahan, Senin (25/04/2021).

Pasalnya berdasarkan Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan tahun 2021 terdapatnya kegiatan tersebut, katanya.

Adapun Uraian yang disampaikan ke PPID Utama  melalui permohonan informasi yakni Belanja Operasi , Belanja Barang dan jasa serta Rancangan Induk Jaringan LLAJ di Dishub Kota Pekanbaru.

Sebab dan alasan mengajukan permohonan informasi dikarenakan ia pernah meminta secara lisan untuk dapat bertemu dengan Kadis Perhubungan Yuliarso  tetapi beliau sering tidak di kantor.

"Bahwasannya pernah mereka membantah terkait anggaran tersebut. Padahal sudah di sahkan oleh walikota melalui perda nomor 08 tahun 2020," jelasnya.

Semoga bisa merubah pradigma para pejabat selama ini yang menganggap dokumen dokumen itu adalah rahasia negara sehingga terciptanya informasi yang transparan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pungkas Padil.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso melalu Kabid Angkutan Dinas, Khairunnas di konfirmasi Wartawan membantah anggaran Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/kota sebesar Dua Miliar.

"Setahu Saya  sebesar Rp . 1.2 Miliar tidak sampai segitu," kata  Khairunnas, kepada Media ini, Senin (11/04/2022).

Kegiatan tersebut sudah di programkan delapan tahun lalu tapi terealisasi anggarannya di tahun 2021, tutupnya. (Ari)