Senin, 18 Januari 2021
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Adv. Djudju Purwantoro : RUU BPIP Bagaikan Metamorfosa RUU HIP
Sabtu, 18-07-2020 - 16:06:21 WIB
Ketua Umum Gerbang Amar, Advokat Djudju Purwantoro.

Siagaonline.com, Jakarta - Demikian derasnya arus penolakan dari masyarakat perihal RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), pada hari Kamis (16/7) kemarin, diwakili Menko Polhukam Mahfud MD, dan beberapa Menteri lainnya menyerahkan surat presiden dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP) sebagai pengganti RUU HIP kepada pimpinan DPR.

Diserahkanya draft RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab (17pasal) oleh pemerintah, bagaikan metamorfosa dari RUU HIP.

Pertanyaannya adalah bagaimana status RUU HIP selanjutnya ? Apakah kemudian bisa serta merta sesuai prioritas dan Prolegnas, konsep RUU BPIP menyalip menjadi RUU baru yang bisa segera dibahas dan disahkan DPR. Apa urgensinya sampai-sampai pemerintah dan DPR juga meminta agar publik mengakhiri polemik RUU HIP. Pemerintah justru berharap agar masyarakat bisa memberikan masukan positif bagi RUU BPIP yang substansinya juga berasal dari Perpres Nomor 7 Tahun 2018, tentang pembentukan BPIP.

Terkait hal tersebut, Ketum Gerbang Amar (Gerakan Kebangsaan Adil Makkmur) Adv Djudju Purwantoro dalam wawancara melalui selulernya, mengatakan bahwa kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sejatinya adalah sebagai suatu lembaga negara  auxiliary (pembantu), yang bertugas untuk membantu presiden melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara.

"Dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk guna menunjang fungsi negara untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat," ungkapnya, Jum'at (18/7/2020)

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara secara konstitusional sudah secara jelas dan tegas terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, ditetapkan sebagai Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia.

Djudju menekankan bahwa posisinya Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut, adalah bagian integral dari nila- nilai kebangsaan yang tidak dapat dinafikkan, dan direndahkan (down grade) menjadi hanya selevel UU. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, memilki kekuatan philosofis, ideologis dan turidis, sebagai sumber dari segala sumber hukum.

"Coba kita telaah konsideran RUU BPIP yang baru, maka semangatnya tetap saja tidak bisa menghindari atau masih mengacu pada Pancasila 1 Juni 1945, yang rumusannya yaitu Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (Perikemanusiaan),Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan," terangnya.

Dalam RUU BPIP tersebut, tetap saja meletakkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara. Seperti tercantum di dalam Keputusan Presiden No. 24 tahun 2016 tentang Lahirnya Pancasila, menempatkan Ketuhanan yang Berkebudayaan pada urutan ke 5 atau terakhir. "Justru penetapan pemerintah hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, urutan dan klausul tersebut sampai saat ini masih menjadi kontroversial yang sangat masif di masyarakat," kata Ketum Gerbang Amar ini.

"Jika Pemerintah dan DPR tetap memaksakan untuk membahas RUU BPIP menjadi UU sebagai payung hukumnya, maka berpotensi menabrak (penyelundupan hukum) ketentuan hirarki peraturan Per UU-an, yang secara normatif levelnya hanya patut sebagai badan pembantu atau penasehat presiden," paparnya.

Dengan demikian keberadaan lembaga BPIP kontraproduktif, hanya sebagai lembaga ad hock (shadow), dan harus dibubarkan dalam sistem ketata negaraan. Fungsinya sudah diintegrasikan melalui butir-butir dan nilai-nilai Indonesia sebagai negara beragama. "Pancasila sudah final menjadi falsafah dan alat pemersatu, yang akan tetap eksis dan mengalir dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya. (er)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Adv. Djudju Purwantoro : RUU BPIP Bagaikan Metamorfosa RUU HIP
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Endharmoko: Kapolri Baru Lintas SARA dan Berbasis Iptek
     
    ADVERTORIAL
    Fluktuatif Angka Kesembuhan dan Konfirmasi Positif di Purwakarta
     
    TERPOPULER
    1 Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Sebagai Kapolri, Siap Uji Kelayakan di DPR
    2 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    3 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    4 Kebersihan Lingkungan Adalah Tanggung Jawab Bersama
    5 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    6 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    7 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    8 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    9 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    10 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved