Kamis, 16 Juli 2020
Follow:  
www.siagaonline.com
 
Negara Tidak Boleh Justifikasi Rasisme dan Papua Phobia, Dengan Kriminalisasi Rakyat Papua
Selasa, 02-06-2020 - 19:49:57 WIB
Natalius Pigai, aktivis Kemanusiaan.

Siagaonline.com, Jakarta - Pernyataan Wiranto bahwa perusuh di Manokwari diproses secara hukum sebagaimana dilansir media online Kumparan, tanggal 19 Agustus 2019. Tentu saja Wiranto tidak eloķ dan pantas sasar rakyat Papua yang pada saat ini posisinya sebagai korban rasialisme di Indonesia.

Apalagi rakyat Papua melakukan tindakan menentang/penghapusan diskriminasi rasial yang merupakan semangat/menstream dunia internasional yang ingin membangun peradaban baru antidiskriminasi dan masyarakat inklusif.

Hal inilah yang dikatakan Natalius Pigai, aktivis Kemanusiaan dalam rilisnya, Selasa (2/6/2020).

Negara sejatinya mendorong terciptanya situasi yang aman dan kondusif dengan pendekatan persuasif dan bermartabat, serta sebagai orang Jawa dimana sukunya adalah pelaku rasialisme bisa dianggap sangat subjektif dan tidak kredibel. 

Menjamurnya rasialisme dan Papua Phobia atau phobia terhadap orang Papua dan kulit hitam sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Tindakan itu sudah dilakukan sejak pascaintegrasi politik Indonesia 1970-an kemudian 1980-an sampai hari ini dan terus berlangsung.

"Papua Phobia justru dilakukan oleh kaum migran yang mengadu nasib hidup di Papua, aparat TNI/Polri, penegak hukum dan korporasi, masyarakat Papua tidak memiliki daya juang untuk mencari keadilan melalui proses hukum," terang Pigai.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan integrasi politik di Papua secara subtansial. Akibatnya, kondisi hari ini adalah hasil resultante dari kegagalan pembentukan karakter dan rasa kebangsaan (nation and character building).

Lanjut Natalius Pigai, negara mesti berpikir dan bernarasi di tingkat seperti itu bukan bernarasi rendahan dan/atau bernarasi konotasi negatif dengan cara tambal sulam atau setiap masalah langsung diredam melalui penerapan delik secara kaku dan ketat.

"Negara juga membangun grand design komprehensif tentang pembangunan integrasi politik nasional yang diikat karena adanya keadilan subtantif, yaitu keadilan pembangunan maupun keadilan pembagian kekuasaan untuk membangun Indonesia tanggung renteng," terangnya.

Bagimana 74 tahun Presiden dan Wakil Presiden dipimpin hanya oleh satu suku dari 714 suku di Indonesia. Itu adalah problem paling serius. Maka, design politik kebangsaan dan multi kultur melalui :

 1). Tanpa presidential threshold; 2). Sistem pemilu popular vote (satu orang satu suara satu nilai) dingganti dengan elektoral collage (sistim distrik); 3). Sistem giliran Jawa luar Jawa atau Indonesia timur, tengah dan barat; 4). Konsensus nasional untuk pembagian kekuasaan dan struktur anggaran nasional; 5). Meninggalkan desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris, karena setiap daerah memiliki gaya dan pola kepemimpinan serta adat istiadat yang berbeda.

Itulah pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang sesungguhnya untuk memantapkan politik kebangsaan ratusan tahun yang akan datang.

Kecenderungan hari ini adalah design, politik menguntungkan satu suku dan tercipta kultur budaya dan suku, semakin haus akan kekuasaan, makin rakus dan sombong sehingga merendahkan harkat dan martabat suku-suku lain sebagaimana terjadi pada hari ini.

"Saya meminta saudara Negara tidak menyalahgunakan otoritas negara untuk menjustifikasi tindakan rasisme dengan kriminalisasi terhadap rakyat Papua yang protes baik di Manokwari, Sorong, Jayapura dan hampir semua penjuru Provinsi Papua dan Papua Barat," tegas mantan anggota Komnas HAM ini.

Tindakan rasialisme itu tindakan yang menyerang dan merendahkan martabat setiap individu. Karena itu ketika orang Papua dikatakan "monyet dan gorila", tentu memancing reaksi individu yang ras, warna kulit dan etno biologis yang sama sebagai bangsa Papua melanesia. Karena itulah tindakan perlawanan atau antirasial muncul secara spontanitas oleh setiap individu di Papua.

"Jadi, tidak ada aktor yang mengarahkan, menuntut dan memimpin. Pemerintah mendorong proses hukum terhadap rakyat Papua, maka sudah dipastikan kriminalisasi dan ketidakadilan," ungkap Pigai.

"Sebagai aktivis kemanusiaan yang secara individu pernah menangani lima belas ribu kasus di Indonesia, pernah mengunjungi 34 Provinsi di Indonesia meneliti dan melihat lebih dari 400 Kabupaten/Kota, saya sangat memahami tipologi kasus, sehingga mudah memperkirakan perlawanan besar akan muncul dan fragmentasi suku, agama, antargolongan akan makin mengkristal," tandasnya.

"Dalam konteks sosiologi konflik, rasialisme muncul sebagai isu yang timbul tenggelam (recurent issues). Di negara lain, perlawanan terhadap rasialisme, senophobia dan antisemistik adalah perang tanpa titik akhir (infinity war). Itu yang harus dicamkan," tutupnya. (*/er)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke:
0852-6599-9456
Via E-mail:
red_siagaonlinepku@yahoo.com / redaksisiagaonline@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)




Loading...


 
Berita Lainnya :
  • Negara Tidak Boleh Justifikasi Rasisme dan Papua Phobia, Dengan Kriminalisasi Rakyat Papua
  •  
    Komentar Anda :

     
    GALERI FOTO
    Pembangunan Jalan TMMD Reguler Banyumas Berat Namun Akan Selesai Karena Masyarakat
     
    ADVERTORIAL
    Di Purwakarta Covid-19 Bertambah Satu, Warga Terkonfirmasi Positif Menjadi Tujuh Orang
     
    TERPOPULER
    1 Perusahaan Hilangkan Hak Karyawan, Ratusan Buruh PT RGMS Gelar Mogok Kerja
    2 Diduga Perusahan Hilangkan Hak Karyawan, Buruh PT RGMS Gelar Aksi Mogok Kerja
    3 Bupati Bungkam?
    Mendagri Diminta Perintahkan Bupati Nias Barat Copot Oknum Kadis Terduga Mesum
    4 Terkait Penemuan Air Mineral Merk Crystalline Mengandung Kotoran dalam Kemasan, Konsumen Kecewa
    5 PT. Langgam Harmoni Tolak Serikat, Puluhan Karyawan Lakukan Mogok Kerja
    6 Siswai SMP Diperkosa dan Dibunuh, Ternyata Pelakunya Ayah Tiri Korban
    7 Coreng Nama Baik Instansi,
    Gawat!! Diduga Oknum Kadis Mesum, Diminta Bupati Nisbar Tindak Tegas Jangan Tebang Pilih
    8 Kuasa Hukum Ust. Maheer At Thuwailibi Siap Ambil Tindakan Hukum
    9 Manfaat Penyuluhan Kesehatan Langsung Dapat Dirasakan Warga Desa Tujung
    10 Heboh..., Oknum Kadis Terduga Mesum, Saudara Bupati Nias Barat
     
    Siaga Kepri | Siaga Sumut | Siaga Lampung | Siaga Jawa | Kuansing | DPRD Kuansing | DPRD Tanjung Pinang
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016-2020 PT. Mafis Siaga Pers, All Rights Reserved