Siagaonline.com, Pekanbaru – Musyawarah sekaligus konferensi pers yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta Provinsi Riau, Sabtu (27/6/2026), menjadi wadah penyampaian berbagai keluhan sekolah swasta terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. 

Para kepala sekolah menilai kebijakan pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang seimbang terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Ketua MKKS SMA/SMK Swasta Provinsi Riau, Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd., menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan swasta di Riau yang menurutnya semakin memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mengatakan, selama kurang lebih tiga tahun terakhir sekolah swasta belum merasakan adanya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka, terutama dalam pelaksanaan SPMB.

"Sampai hari ini pemerintah lebih banyak memikirkan sekolah negeri. Padahal jumlah sekolah swasta di Provinsi Riau lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Namun kami tidak pernah diberikan kejelasan mengenai kuota siswa baru untuk sekolah swasta," ujarnya.

Faisal juga menyoroti masih adanya rencana penambahan sekolah negeri di tengah kondisi banyaknya sekolah swasta yang mengalami kekurangan peserta didik.
"Kalau sekolah dengan jumlah siswa di bawah 200 dianggap sudah mati, mengapa masih ada rencana menambah sekolah lagi, sementara sekolah yang sudah ada saja banyak yang kekurangan murid?" katanya.

Dengan nada penuh keprihatinan, Faisal mempertanyakan posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan di daerah.

"Apakah kami sekolah swasta ini menjadi anak haram sehingga kurang diperhatikan? Padahal tujuan kami jelas, ikut memajukan dunia pendidikan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru," tegasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala sekolah juga memaparkan kondisi riil penerimaan peserta didik baru di masing-masing sekolah. Mayoritas sekolah mengaku belum mampu memenuhi daya tampung yang telah disediakan.
Beberapa di antaranya yakni:

SMK Telkom: daya tampung 350 siswa, baru terisi 250 siswa.

SMK Ekatama: daya tampung 100 siswa, baru 14 pendaftar.

SMK Dwi Sejahtera: daya tampung 100 siswa, baru 15 pendaftar.

SMK Tunas Karya: daya tampung 100 siswa, baru 11 pendaftar.

SMK Global: daya tampung 60 siswa, baru 20 pendaftar.

SMK PGRI: daya tampung 200 siswa, baru 45 pendaftar.

SMK Plus Terpadu: daya tampung 150 siswa, baru enam pendaftar secara offline.

SMK Sultan Muazzam Syah: daya tampung 91 siswa, baru 46 pendaftar.

SMK Multi Mekanik Makmur: daya tampung 350 siswa, baru 140 pendaftar.

SMK Ikasari Pekanbaru: daya tampung 324 siswa, baru 221 pendaftar.

SMK Teknologi Riau: daya tampung 100 siswa, baru 15 pendaftar.

SMK Setia Dharma: daya tampung 100 siswa, baru 20 pendaftar.

SMK Migas Melayu Riau: daya tampung 100 siswa, baru 60 pendaftar.

SMK Pelayaran YAPPI: daya tampung 100 siswa, baru 47 pendaftar.

SMK Hasanah Pekanbaru: daya tampung 350 siswa, belum mencapai 100 pendaftar.

SMK Akbar: daya tampung 250 siswa, baru 170 pendaftar.

SMK IT AL Hisa: daya tampung 90 siswa, baru 12 pendaftar.

MKKS juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau mengenai alokasi kuota peserta didik baru untuk sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Selain persoalan penerimaan siswa baru, penghentian penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah swasta turut menjadi sorotan. Menurut para kepala sekolah, bantuan tersebut telah terhenti selama sekitar satu tahun.

Mereka mempertanyakan alasan penghentian BOSDA, mengingat program tersebut sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan swasta.

Berdasarkan informasi yang diterima saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Riau, penyaluran BOSDA disebut untuk sementara dihentikan sambil menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Melalui musyawarah tersebut, MKKS SMA/SMK Swasta Provinsi Riau berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan antara sekolah negeri dan swasta, baik dalam sistem penerimaan peserta didik maupun dukungan anggaran.

"Kami hanya menginginkan pemerataan pendidikan. Sekolah swasta adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang juga memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kami berharap perhatian pemerintah dapat diberikan secara adil kepada seluruh sekolah, tanpa membedakan status negeri maupun swasta," tutup Faisal.**