SiagaOnline.com, Pekanbaru - Pimpinan dan AnggotaDPRD Provinsi Riau hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (18/2/2026).

Forum tersebut merupakan agenda tahunan dalam siklus perencanaanpembangunan daerah yang bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sebelum dokumen RKPD ditetapkan. Melalui forum ini, pemerintah daerah memaparkan rancangan prioritas pembangunan tahun 2027 agar program yang disusun tetap terarah, terukur, serta konsisten dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam pemaparan yang disampaikan, kondisi fiskal daerah menjadi perhatian utama. Pendapatan daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp8,30 triliun dan meningkat tipis pada tahun 2026 menjadi Rp8,32 triliun. Dengan tren tersebut, penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian, menyesuaikan kemampuan fiskal serta memperhitungkan potensi risiko ekonomi yang dapat memengaruhi
pendapatan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto dalam kesempatan itu menegaskan
pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. DPRD Provinsi Riau
meminta agar pemerintah daerah menata APBD secara disiplin, memprioritaskan
program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta
menghindari belanja yang tidak produktif. Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas
harus dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar program pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan sektor ekonomi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM. Legislator menilai, perencanaan yang matang sejak awal akan menentukan kualitas pelaksanaan program di tahun anggaran berjalan, sekaligus meminimalkan potensi defisit maupun penyesuaian anggaran di tengah tahun.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi ruang dialog konstrukti fantara eksekutif dan legislatif, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dirancang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Riau, sehingga mampu berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi, Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim, Anggota Komisi I Sumardany Zirnata dan Ayat Cahyadi, Ketua Komisi II Adam Syafaat, Sekretaris Komisi II Androy Aderianda, Anggota Komisi II Ginda Burnama, Ketua Komisi III Edi Basri, Anggota Komisi III Abdullah, Anggota Komisi IV Munawar Syahputra, serta Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet. Forum ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Riau, para bupati dan wali kota se-Riau, serta instansi terkait lainnya.(Adv)