SiagaOnline.com, Muara Enim - Polimik yang terjadi tentang pemberitaan proyek di Kabupaten Muara Enim terkesan dikerjakan asal-asalan atau tidak tepat sasaran terkesan mubazir.

Terkait hal itu, Salah satu Aktivis Muara Enim Hendarwin Jaya mengatakan, PPK dan pengawas acap kali jadi sasaran tembak atau disalahkan, karena diduga tidak mengawasi dengan baik kalau proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi dan progressnya, Kamis (25/12/2025). 

"Padahal tidak semua PPK dan pengawas seperti itu, masih bayak PPK dan pengawas yang berkerja dengan baik serta profisional sesuai keahliannya serta bidangnya," tutur Darwin.

Untuk itu, Darwin menyikapi hal ini, agar Bupati Muara Enim harus cepat tanggap serta memikirkan nasib serta kesejahteraan PPK.
untuk lebih berkerja secara profesional. Bukan hanya itu saja, untuk kesejahteraan PPK dan pengawas terkait honor juga harus diperhatikan. 

"Ini sudah ada aturannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan PMK 
No 39 Tahun 2024 tentang standar biaya masukan SBM. Dan juga Perpres terkait barang dan jasa.
Pepres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Pepres No 16 tahun 2018," bebernya.

Ia mengatakan, besaran honorarium PPK dan pengawas bersifat spesifik dan dinamis mengacu pada peraturan daerah/ kabupaten/kota yang di kelola dalam satu tahun anggaran.
berdasarkan pagu proyek.

"Apabila Perda honorarium ini sudah ada, tidak ada lagi alasan proyek yang dikerjakan asal-asalan. PPK harus bertanggung jawab penuh. Sehingga, PPK dan pengawas berkerja dengan baik karena sudah ada pendapattan resmi sesuai aturan," tambahnya.

Bupati Muara Enim juga harus cepat menerbitkan perdanya. Sebab, ini salah satu untuk pencegahan korupsi,kolusi nepotisme (KKN). Sehingga pembagunan di Kabupaten Muara Enim benar-benat berkualitas dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat serta tepat sasaran.

Selain itu, dengan tingkat resiko yang tinggi diemban oleh PPK dan Pengawas apa yang mereka dapatkan?.  Disatu sisi cara berpikir masyarakat yang berasumsi bahwa PPK / Pengawas mendapatkan sesuatu dari kegiatan tersebut.

"Itulah selalu menjadi bulan-bulanan pemeriksaan. Bisa saja menjadi ATM berjalan atas resiko yang ada. Jadi dengan adanya kewajiban hak pun harus di berikan agar mereka bekerja lebih penuh tanggung jawab dan berkompeten serta bertanggung jawab penuh, tidak asal menjadi PPK atau pengawas saja. Semoga Kabupaten Muara Enim sejahtera sesuai program Bupati Membara," tukasnya.