Siagaonline.com, Pekanbaru - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar pertemuan dengan perwakilan sejumlah universitas untuk membahas tantangan pembangunan daerah, yang dinilai bermuara pada lemahnya tata kelola, kualitas data, dan perencanaan kebijakan.

Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Lancang Kuning dan perwakilan dari UIR, UMRI, UNRI, serta Unilak ini digelar untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi daerah yang dinilai kurang baik.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, dalam paparannya, menyoroti sejumlah masalah mendasar. 

"Bidang akademisi ini ekonomi, kan ekonomi daerah kita kurang bagus sekarang. PAD tidak maksimal, APBD menurun. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan data kita yang kurang," ujarnya, Kamis 27 November 2025.

Menurut Edi, kebijakan pemerintah selama ini kerap tidak didasarkan pada data yang maksimal dan kajian ilmiah, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak sempurna. Masalah kedua yang ia sebut sebagai sumber semua masalah adalah tata kelola, khususnya dalam pengelolaan APBD.

"Tata kelola kita tidak baik, makanya diperlukan efisiensi. Sumber daya manusia kita, terutama di bidang perpajakan dan pendapatan, sangat lemah sekali sehingga tidak bekerja maksimal," tegasnya.

Ia juga menyoroti pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu langkah penghematan. Menurutnya, akademisi juga sepakat dengan langkah ini sebagai konsekuensi logis dari kinerja yang belum optimal dan penerimaan PAD yang berkurang.

"TPP dipotong, itu bukti juga bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap berkurangnya penerimaan PAD kita," tambah Edi.

Edi juga menekankan pentingnya stabilitas politik daerah. Kasus-kasus hukum yang menimpa pemerintah nilainya sangat mengganggu tata kelola. Untuk mencegah kesalahan berulang, ia mengusulkan perlunya audit spending atau audit kebijakan.

"Kita buat Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tapi tidak pernah melakukan audit. Sehingga kesalahan seperti kekurangan anggaran atau penundaan pembayaran proyek berpotensi terulang. Kita harus audit bagaimana tata kelola sebelumnya, dari mana merencanakan dan membelanjakan," papar politisi Gerindra ini.

Rektor Universitas Lancang Kuning, Prof. Junaidi, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan harapan agar aktivitas pemerintahan dan layanan publik tidak terganggu. 

"Stabilitas politik pemerintahan harus kita jaga bersama. Masyarakat juga harus memahami persoalan dan terus memberikan masukan," ujarnya.

Menanggapi RAPBD 2026, Junaidi menyampaikan sejumlah usulan, seperti peningkatan PAD dari sektor pajak melalui penyederhanaan proses pembayaran. Ia juga menyetujui langkah penghematan dengan pemotongan TPP ASN.

"Kita setuju dilakukan penghematan dengan pemotongan TPP karena memang pendapatan kita akan menurun untuk tahun depan, sehingga pengeluaran juga harus dikurangi," tandasnya.(Adv)