Siagaonline.cm, Pekanbaru - Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Riau, Rabu (12/11/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I itu membahas realisasi anggaran Biro Tata Pemerintahan tahun 2025 dan rencana kerja 2026, termasuk evaluasi sejumlah program strategis.

Pembahasan meliputi fasilitasi pemerintahan umum, kerja sama daerah, administrasi kepegawaian daerah, serta penanganan batas wilayah antar kabupaten/kota dan antarpovinsi. Selain itu, turut dievaluasi anggaran perjalanan dinas, pengurusan pensiun ASN, dan efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Riau, Jhon Armedi Pinem, memaparkan kondisi terkini realisasi anggaran dan kendala kegiatan di tahun berjalan. Ia menyebutkan bahwa beberapa program terpaksa mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran daerah.

“Mengingat kondisi keuangan daerah, beberapa kegiatan memang belum bisa dianggarkan penuh. Namun kami tetap memprioritaskan program strategis, seperti penyelesaian batas wilayah dan penguatan kerja sama antar daerah,” ujar Jhon Armedi.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian batas wilayah, terutama antara Riau dan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana realisasi program batas wilayah ini. Bagaimana tindak lanjut terhadap batas antar kabupaten dan antarprovinsi, termasuk wilayah perbatasan Riau–Sumatera Utara?” kata Nur Azmi.

Menanggapi hal tersebut, Jhon menjelaskan bahwa saat ini tengah berjalan pembangunan sembilan pilar batas wilayah antara Provinsi Riau dan Sumatera Utara.

“Untuk batas Riau–Sumatera Utara, kami sudah menyiapkan peta dan sedang menuntaskan pembangunan sembilan pilar batas. Setelah sistemnya dibuka, penetapan batas ini akan menjadi dasar hukum resmi dan masuk dalam sistem peta nasional,” ujarnya.

Anggota Komisi I, Hardianto dan M Amal Fathullah, turut menegaskan bahwa kepastian batas wilayah memiliki dampak langsung bagi pelayanan publik dan keamanan masyarakat.

“Kepastian batas wilayah bukan hanya soal administrasi. Ini menyangkut pelayanan masyarakat di daerah perbatasan. Karena itu, percepatan dan koordinasi antarprovinsi harus diperkuat, sekaligus memastikan identitas dan kekhasan daerah tetap terjaga,” kata Hardianto.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif, dengan berbagai masukan terkait efektivitas penggunaan anggaran, sinergi antarinstansi, dan transparansi pelaksanaan program pemerintahan daerah.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I M Amal Fathullah. Hadir pula anggota Komisi I: Hardianto, Sumardany Zirnata, Ade Firmansyah, dan Zulaikhah. Dari pihak pemerintah provinsi, hadir Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Jhon Armedi Pinem, beserta jajaran. (Galeri Foto)