SiagaOnline.com, Tanjungpinang - Carut marut data penerima bantuan sosial masyarakat miskin yang masuk dalam data Base DTKS kementrian Sosial RI, yang berasal dari usulan pemerintah kota Tanjungpinang melalui dinas sosial perlu dievaluasi ulang agar tidak menjadi polemik berkepanjangan Dimata masyarakat.

Pasalnya rata-rata  penerima bantuan sosial seperti para penerima bantuan program PKH, BLT dan umkm sudah miliki taraf hidup layak sebagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil survei dilapangan.rata-Rata rumah yang mendapat bantuan PKH bukannya masyarakat miskin, melainkan masyarakat sudah mampu mereka sudah miliki rumah beton, motor lebih dari satu, dan miliki usaha sampingan. Bahkan ada juga yang sudah miliki mobil dikediamannya.

Menurut Jaliudin salah seorang tokoh masyarakat yang ada di kota Tanjungpinang terkait polemik yang terjadi dari berita media online tentang carut marutnya data base DTKS dari kementerian.dimana para penerima bantuan langsung tunai (BLT) bantuan sosial masyarakat miskin sebesar Rp 5.50.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dianggap salah sasaran.

Dimana para penerima BLT tersebut, sudah layak kehidupannya, Karena mereka sudah punya rumah beton bersertifikat hak milik (SHM), miliki kendaraan roda lebih dari satu, punya usaha , bahkan ada yang punya mobil beberapa orang dari penerima BLT tersebut.

"Pemko Tanjungpinang melalui dinas sosial harus segera menginput data ulang dan mengevaluasi kembali data yang masuk masyarakat miskin yang benar benar layak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik itu bantuan PKH, BLT dan UMKM serta bantuan sosial lainnya," tegas Jaliudin.

Sebab menurutnya, berdasarkan laporan dari warga yang ada dibeberapa kelurahan kota Tanjungpinang, mengatakan,rata rata penerima bantuan sosial seperti PKH, BLT, UMKM dan bantuan sosial lainnya untuk warga miskin itu itu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang dikatakan mampu.

"Bisa saja data yang masuk dalam data Base DTKS bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar mendapat Cuan Besar, sebab dana Bantuan sosial (Bansos) dari dulunya rentan terhadap terjadinya penyelewengan anggaran," pungkas Jaliudin.

Kita mendapat laporan dari warga katanya ada orang yang telah meninggal dunia,tapi datanya masih muncul sebagai penerima bantuan masyarakat miskin, lanjut Jaliudin.

"Difinisi orang miskin itu kata Jaliudin, orang yang belum punya rumah dan masih mengkontrak atau menyewa rumah tidak miliki penghasilan tetap dan tidak miliki usaha sampingan motor kredit tidak lebih dari satu, pokoknya mirislah kehidupannya," ujar Jaliudin. (Zen)