Siagaonline.com, Sidimpuan - Kegiatan rembuk ini dihadiri oleh unsur yang tergabung di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari Forkopimda selaku tim pengarah percepatan penurunan stunting, beberapa OPD yang mengampu indikator terkait stunting baik dari kecamatan, Kementerian Agama, Tim Penggerak PKK dan Universitas Aufarroyhan, FKUB Kota Padangsidimpuan serta stakeholders lainnya.

Tujuan dari pelaksanaan Rembuk Stunting Kota Padangsidimpuan adalah menyampaikan hasil analisi situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi, mendeklarasikan komitmen Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, dan membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Padangsidimpuan.

Dari laporan Deni Afnita Siregar, SE selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesra Baplitbangda Kota Padangsidimpuan menyampaikan angka prevalensi Kota Padangsidimpuan pada tahun 2021 sebesar 32,01% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 3,3% menjadi 28,8%.

"Untuk tahun 2023 pemerintah pusat menetapkan target angka prevalensi stunting Kota Padangsidimpuan diharapkan penurunan sebesar 5,4% untuk mencapai target 23,39%, oleh karenanya perlu akselerasi dan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting untuk pencapaian target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Ir. H. Arwin Siregar, MM mengatakan untuk mencapai target tersebut maka Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan langkah-langkah untuk percepatan penurunan stunting di Kota Padangsidimpuan yaitu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Padangsidimpuan dan juga membentuk TPPS Kecamatan, TPPS Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk semua.

"Saya selaku Ketua TPPS Kota Padangsidimpuan meminta dan mengajak kepada semua unsur dalam TPPS Kota agar ke depan dapat lebih meningkatkan komitmen bersama dan memaksimalkan peran lintas sektoral dan TPPS dalam percepatan penurunan stunting. Mekanisme pelaksanaan kerja TPPS harus dilaksanakan dengan optimal secara kolaboratif dengan pendekatan pentaheliks melibatkan semua pihak," tutur Wawako. (Amils)