SiagaOnline.com, Bintan - Dinas komunikasi dan informatika (Kominfo) Bintan, kecipratan anggaran untuk kegiatan belanja publikasi media hampir Rp 1 miliar bersumber dari APBD kabupaten Bintan Tahun anggaran 2023.

Namum anehnya dibawah kepemimpinan Nafrion, kepala dinas komunikasi dan informatika (Kominfo) Bintan, mata anggaran demi mata anggaran dikucurkan oleh pemkab Bintan yang nilainya lumayan besar per Tahunnya malah menjadi ajang nepotisme (KKN), Kongkalikong serta membuat gaduh dan memetak-metak perusahan media yang hendak lakukan kerjasama belanja publikasi media.

Dimana secara diam diam pihak Kominfo Bintan melalui kepala dinas Kominfo Bintan Nafrion, selaku penguasa anggaran (PA) dan juga sebagai pejabat PPK yang berkewenangan berikan kebijakan langsung kepada bawahannya, untuk berikan orderan kepada 10 perusahaan media sebelum lebaran idul Fitri 1444 Hijiriah kemarin.

Informasi yang diterima, masing masing perusahaan media tersebut, kecipratan nilai anggaran cukup lumayan besar. Nilai yang diberikan bervariatif dari nominal angka Rp 15 juta pertiga kali penayangan berita advetorial.

Berdasarkan laporan tersebut, Bupati Bintan Roby Kurniawan melalui pesan WhatsAppnya menyampaikan untuk mengevaluasi.

"Kita coba evaluasi," tulis Roby melalui pesan WhatsAppnya secara singkat, Rabu (25/4/23).

Namun sampai saat ini, sang Bupati Bintan, belum ada langkah tegas dan tepat dalam rotasi jabatan kepala dinas Kominfo Bintan Nafrion.

Terkait soal tidak respon nya kepala dinas Kominfo Bintan terhadap sejumlah perusahaan media, yang notebenenya sudah penuhi ketentuan syarat untuk mendapatkan kerjasama dengan Pemda, hal ini menuai keritikan tajam dari sejumlah awak media online yang telah terexpos melalui pemberitaan beberapa waktu lalu. Namun posisi jabatan Nafrion tidak kunjung dilakukan pencopotan oleh Bupati Bintan.

Satu dari sejumlah awak media yang belum secara pasti mendapatkan kerjasama publikasi dengan Kominfo Bintan tahun 2023 ini mengatakan, dan untuk kegiatan belanja publikasi berasal dari uang Negara.

"Itu dana yang di salurkan untuk kegiatan belanja publikasi media berasal dari uang negara, jangan menjadi ajang nepotisme kongkalikong bernuansa KKN. Hal itu harus benar-benar selektif bagi penyelenggara (PA, PPTK, PPK) untuk menjalani nya kepada perusahaan media bukan tebang pilih," ujar salah satu awak media, Senin (5/6/23).

Seperti contoh, ada 10 perusahaan media yang telah mendapatkan kerjasama pada waktu lebaran kemaren, itu sudah jelas ada tebang pilih diskriminasi terhadap perusahaan pers, lanjutnya.

"Patut disayangkan akibat pejabat yang salah ditempatkan pada posisinya, dan tidak mampu berkerja dan juga tidak punya nilai prinsip-prinsip berpegang teguh pada adap Melayu. Sehingga akan berdampak pada persoalan reputasi dan kinerja yang telah diraih oleh bupati Bintan Roby Kurniawan dalam membangun kepercayaan publik dikabupaten," ungkapnya.

Ia Telah lakukan upaya konfirmasi terkait realisasikan penggunaan anggaran publikasi dikomimfo Bintan, namun sang Kadis kominfo Bintan Nafrion, tidak respon dan menjawabnya.

"Semua aturan yang dibuat oleh pihak kominfo Bintan sudah kita penuhi, sebagai syarat mutlak mendapatkan kerjasama belanja publikasi media dari tahun ke tahun.seperti media harus terverifikasi dewan pers dan terakhir kita lengkapi e-catalog sebagai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan kerjasama media," kata awak Media tersebut.

Sementara itu, hal yang sama saat di lakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada salah satu staf Kominfo Bintan yakni pejabat barang dan jasa Kominfo Bintan bernama Rudi, soal pendaftaran e-catalog, anehnya Rudi langsung memblokir nomornya, seolah olah Rudi mempunyai tingkah laku dan perangainya sama seperti Nafrion, ujarnya, (Zen/Tim)