Siagaonline.com, Tanjungpinang - kejaksaan tinggi kepulauan Riau secara Virtual laksanakan In House Training (IHT) pada Bidang DATUN   dengan topik materi “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan” bertempat diruang rapat bidang perdata  dan tata usaha negara kantor kejaksaan tinggi senggang kota Tanjungpinang kepri, selasa(21/3/23).

Acara di hadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau M. Teguh Darmawan, SH., MH serta didampingi oleh Kasi Perdata Hayatu Comaini, S.H.,M.H dan para Staf pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

dimana perlunya peran serta Jaksa Pengacara Negara untuk menguasai pedoman beracara dalam penyelesaian perkara pada proses pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi pemilihan.


.sebagai berikut beberapa anggota penyelenggara pemilu memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan partai tertentu, sengketa penggantian anggota penyelenggara serta penyimpangan dalam pengelolaan anggaran penyelenggara pemilu, Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan barang/jasa kelemahan kualifikasi dalam pengambilan putusan TUN & pemahaman diskresi, kelemahan teknis legal drafting, pelanggaran kampanye politik uang dari calon peserta, ketidakpuasan calon yang kalah.

Bahwa terhadap identifikasi dalam permasalahan yang akan timbul dari penyelenggaraan PEMILU, diharapkan penegakkan hukum pada proses pelaksanaan PEMILU baik yang berkenaan dengan sengketa TUN Pilkada, Pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, agar para Jaksa Pengacara Negara mempersiapkan kualifikasi apabila ada Surat Kuasa Khusus (SKK) dan pemberian bantuan hukum secara Litigasi dalam lingkup peradilan.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, S.H.,M.H., C.N juga menambahkan agar JPN mensosialisasikan pendampingan hukum keperdataan dalam pengelolaan anggaran dan bantuan hukum yakni Dalam Pengelolaan Dana Bantuan, Melakukan Pungutan Tidak Sah serta Pengelolaan Anggaran sebagai langkah preventif dalam pengelolaan anggaran dan dana bantuan tersebut terhadap steak holder terkait.

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke: 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] / [email protected] (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)

	Berita Lainnya :
	Pengelolaan Dana Publikasi Diskominfo Pelalawan 2023 Disorot, Muncul Dugaan “Kebal Hukum” Polda Lampung Ingatkan Orang Tua Awasi Anak, Waspadai Narkoba, Pinjol hingga Ajakan Huru-hara Keseriusan Atasi Kebakaran Hutan Kapolres Muara Enim Kerahkan 56 Perwira Sagas Karhutla  Polda Jateng; Keselamatan Anak Tanggung Jawab Kita Bersama, Orang Tua Diminta Tingkatkan Pengawasan Kurang Lebih 8 Hektar Lahan Kosong PT CSA Terbakar