Siagaonline.Com, Malang - Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari di waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air tersebut. Di lain pihak, air yang tersedia didalam alam yang secara potensi dapat dimanfaatkan.

Namun kebutuhan air minum untuk pemenuhan keperluan penduduk harus memenuhi standar kualitas air minum, Senin (07/02/23).

Dalam peraturan pun juga sudah dijelaskan, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, UUD 1945 Pasal 33 (3).

Seperti halnya pemanfaatan sumber air yang dikelola oleh warga desa Kedung Rejo kecamatan pakis kabupaten Malang (Hadi). Air bersih untuk kebutuhan sebagian masyarakat di Kedungrejo yang berasal dari wilayah Sumber amprong desa Banjarejo pakis.

Dari cerita Hadi ke tim media saat berkunjung kerumahnya, awalnya sumber mata air tersebut mendapat bantuan dari pemerintah sekitar puluhan tahun silam melalui  INPRES (Intruksi presiden ), yang kemudian dikelola oleh PDAM unit Pakis.

namun karena kebutuhan air  semakin meningkat dan ada sedikit kendala dilapangan, maka dari hasil kesepakatan, akhirnya pihak PDAM menyerahkan sumber mata air tersebut untuk kembali di kelola oleh pemdes Kedungrejo.

dari hasil musyawarah desa, akhirnya menunjuk Hadi sebagai ketua pengurus air bersih dengan dibantu oleh  beberapa jajaran anggotanya.

Dijelaskan pula oleh Hadi, untuk hasil pendapatan  tarikan air dari masyarakat, Hadi mendapatkan kurang lebih hampir sekitar Rp 4000,000,00 yang kemudian dia setorkan ke desa melalui sekdes sebesar
Rp 1000, 000,00.

"Dari hasil iuran air bersih yang  terkumpul, kami selalu setor setiap bulanya sebesar satu juta ke pihak desa yang  diterima oleh perangkat desa yang bernama Hermanto atau pak carek," terang Hadi ke awak media sembari menunjuk,kan bukti beberapa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh sekdes atas nama Hermanto.

Juga dijelaskan oleh Hadi sendiri, sebagai ketua pengurus air bersih didesanya, dia masih belum memegang SK atau berita acara pembentukan kepengurusan dari pihak pemerintah desa setempat.

Lumayan besar, jika di hitung dari masa jabatan kades yang sekarang ini, Hadi sendiri hampir rutin menyetor sebesar satu juta rupiah setiap bulanya, maka bisa dihitung jelas, dalam setahun desa kedungrejo bisa mendapatkan hasil tambahan berupa PAD sebesar Rp 12.000,000,00 setiap tahunya.

Namun kini  yang jadi persoalan adalah, pemerintah desa (sekretaris desa) Hermanto sendiri masih belum bisa memberi keterangan apapun kepada tim media, saat awak media sendiri mencoba berkunjung secara langsung kerumah Hermanto selaku sekdes kedungrejo dikediamannya pada hari senin sore tanggal 06  kemarin sehabis wawancara dengan Hadi, kondisi Rumah sekdes sendiri masih  tertutup dan kelihatan sepi, namun saat dihubungi via chat WHATSAPP, dengan maksut tujuan klarifikasi terkait penghasilan serta peruntukan dari penghasilan air bersih dimaksud, hingga sampai saat ini juga  masih belum ada balasan cat, atau jawaban langsung dari sekdes.

Terpisah Didik Suryanto dari Lembaga LP-KPK menambahkan.

"kita akan coba konfirmasi langsung dengan pihak pemdes Kedung Rejo, terutama ke sekdes terkait dengan keterangan dari saudara Hadi yang mengaku sebagai ketua pengurus air bersih, kita coba pertanyakan, kemana peruntukan dana dari penghasilan  air bersih itu, karena pendapatan dana tersebut  juga bisa  merupakan salah satu sumber pendapatan desa, Dan seharusnya juga wajib untuk dimasuk,kan sebagai pendapatan asli desa atau PAD, karena kita sebagai kontrol sosial sudah jelas, lembaga LP-KPK adalah mitra pemerintah dan pro pemerintah, namun tetap harus kritis pemerintah," Tegasnya.

Hingga berita ini di turunkan, baik dari tim media siagaonline.com sendiri masih belum ada penjelasan dan keterangan dari pemdes (SEKDES) Kedungrejo. (Sol)