SiagaOnline.com, Rohil - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tersebut, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menjadi pihak yang memiliki peran strategis dalam hadirnya produk Perda yang berawal dari sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Sesuai peran dan fungsi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Badan Anggaran (Banggar)  DPRD kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat kerja (Raker) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir untuk membahas  rancangan APBD Tahun 2023, Selasa (15/11/2022).

Tahapan yang dibahas adalah terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran (TA) 2023 dan penetapan KUA-PPAS.

Dalam pembahasan APBD, DPRD Rokan Hilir bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hilir juga membahas terkait ekonomi global dan sektor yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terjadi inflasi.

Sementara, untuk sektor kesehatan dan pendidikan masih merupakan program dari pemerintah pusat dan menjadi prioritas dari pemerintah yang merupakan turunan dari atas sampai ke bawah. “Artinya program dari pemerintah pusat dan daerah itu harus sama. Selanjutnya masalah ekonomi global saat ini, hendaknya program pemerintah harus didukung dengan realisasi anggaran.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir agar penyerapan anggaran harus direalisasikan secara cepat ketika anggaran tersebut sudah di sahkan.

Wakil Ketua III DPRD Rohil Hamzah SHi,. MM mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan pembahasan bersama TAPD guna menyempurnakan fungsi anggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih tertata rapi.

Dikatakannya, pembahasan KUA PPAS saat ini masih seputar seberapa besar pemasukan daerah dari sektor pendapatan asli daerah, yaitu pajak dan retribusi.

Hamzah mengaku pihaknya sangat ingin segera menuntaskan pembahasan KUA dan PPAS APBD murni Tahun Anggaran 2023 dan segera disampaikan nota keuangan nya. "Tentunya supaya APBD murni 2023 segera disahkan karena sudah dipenghujung tahun, makanya kita gesa supaya segera tuntas. Kita berharap TAPD sudah matang dalam pembahasan ini," pungkas Hamzah.