SiagaOnline.com, Rohil - Pada tahun 2022 ini ada sebanyak 21 Ranperda masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Progpemperda) DPRD Rokan HIlir.

14 ranperda merupakan usulan dari pemerintah daerah ditambah dua ranperda merupakan inisiatif DPRD Rokan Hilir.

Untuk menindaklanjuti ranperda tersebut sejumlah rakaian tahapan dilalui DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada masa persidangan (pertama) tahun 2022 di Gedung DPRD Rokan Hilir.

Sidang kesatu masa sidang pertama di tahun 2022 yang di pimpin oleh wakil ketua DPRD Rokan Hilir, Basirun Nur Efendi yang didampingi oleh wakil ketua DPRD Rohil Abdullah dan wakil ketua DPRD Rohil Hamzah,SHi pada awal tahun 2022.

Masa sidang pertama ini di mulai  pada  bulan Januari hingga April 2022 yang lalu.

Dalam membahas ranperda ini, hadir juga pihak dari pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir.

Wakil ketua DPRD Rohil, Basirun Nur Efendi kalau itu menjelaskan, pembentukan perda sesuai surat dari bupati Rokan Hilir yang disampaikan kepada DPRD Rokan Hilir.

Usulan sebanyak 14 ranperda kepada DPRD untuk dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022.

Menindak lanjuti hal tersebut, DPRD melalui badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) bersama pemerintah daerah telah menyepakati program pembentukan peraturan daerah (progpemperda) kabupaten Rokan Hilir 2022 sebanyak 16 ranperda.yang terdiri atas usulan dari pemerintah daerah sebanyak 14 ranperda dan 2 inisiatif DPRD.

14 ranperda usulan dari pemerintah daerah tersebut diantaranya 1. Tentang APBD tahun 2023 (komulatif terbuka/perda wajib/baru/BPKAD), 2. Tentang APBD Perubahan 2022 (komulatif terbuka/perda wajib/baru/BPKAD), 3. Tentang pertanggungjawaban APBD 2021(komulatif terbuka/perda wajib/baru BPKAD), 4. Tentang penyebutan nama desa menjadi kepenghuluan(baru/DinasPMD), 5. Tentang Peningkatan status kepenghuluan manggala teladan kecamatan tanah putih, kepenghuluan baganbatu barat dan murni makmur kecamatan bagansinembah kabupaten Rokan Hilir menjadi kepenghuluan definitive (baru/Dinas PMD, 6. Tentang penggabungan kepenghuluan persiapan siarang arang rokan, kepenghuluan persiapan ulak kembahang, kepenghuluan persiapan pematang genting, kepenghuluan persiapan suka mulya, kepenghuluan persiapan kasang bangsawan muda, kepenghuluan persiapan bagan nanas kecamatan Pujud dan kepenghuluan persiapan jadi makmur, kepenghuluan persiapan bakti jaya, kepenghuluan persiapan bagan sinembah jaya, kepenghuluan persiapan suka jadi jaya, kepenghuluan persiapan ampaian rotan makmur kecamatan baganssinembah ke kepenghuluan induk.(baru/Dinas PMD), 7. Tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2015 tentang kerjasama kepenghuluan.(baru dinas PMD), 8. Tentang pedoman teknis peraturan kepenghuluan (baru/Dinas PMD), 9. Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang.(baru/Disperindagsar), 10. Tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (baru/BPKAD), 11. Tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.(baru/dinas PUTR), 12. Tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2014 tentang bangunan gedung.(baru/Dinas PUTR), 13. Tentang tarif pelayanan air minum pada unit pelaksana teknis sistem penyediaan air minum Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Rokan Hilir.(baru/dinas PUTR), 14. Tentang perubahan perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.(baru/sekda).

Usulan inisiatif DPRD Rokan Hilir ada 2 (dua) antara lain 1. Tentang tanggungjawab social (CSR) dilingkungan kabupaten Rokan Hilir (baru/komisi /inisiatif DPRD Rohil) dan 2. Tentang pembentukan produk hukum daerah (baru Bappempera/inisiatif DPRD Rohil.

Selain itu, lima ranperda  diantaranya yakni 1 ranperda tentang perubahan nama dan badan hukum PD Sarana Pembangunan Daerah Rokan Hilir, kemudian 2. ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2020-2035, selanjutnya 3. ranperda tentang rencana pembangunan industry kabupaten Rokan HIlir tahun 2019-2039, selanjutnya 4. ranperda tentang RTRW Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat banyaknya ranperda yang harus diselesaikan, pimpinan DPRD berharap pelaksanaan fungsi pembentukan perda dapat semakin meningkat pembahasan ranperda hendaknya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun dan lebih menekankan pembahasan pada substansi materi khususnya bagi alat –alat kelengkapan dewan, komisi, pansus, panja yang ditugaskan untuk membahasnya.

Pimpinan DPRD Rokan Hilir mencermati bahwa pada pembentukan perda terlihat secara intens dalam proses pembahasan, proses pembentukan perda. oleh karena itu, pimpinan berharap agar setiap pembahasan ranperda mutlak memerlukan kehadiran para anggota dewan sehingga rapat pembahasan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah disetujui dan ditetapkan oleh badan musyawarah.

Wakil ketua DPRD Rohil ini berharap dapat bekerja sama untuk dapat menyelesaikan berbagai ranperda yang telah ditetapkan menjadi prioritas tahun 2022 sehingga keseluruhan ranperda ranperda tersebut dapat diselesaikan.

Sedangkan DPRD sebagai fungsi anggaran pada masa sidang pertama ini DPRD akan melaksanakan penjajakan pendahuluan mengenai penyusunan rangkaian kegiatan RAPBD yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama sama dengan pemerintah daerah.

Dikatakannya pembahasan APBD tahun yang sedang berjalan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka menyususn rancangan KUA PPAS, penyusunan pokok pokok pikiran DPRD untuk KUA PPAS dan musrenbang RKPD kecamatan.

Kemudian kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada masa persidangan ini adalah evaluasi pelaksanaan APBD 2022 per triwulan. peningkatan SDM anggota DPRD bidang anggaran, pengembangan system pendukung DPRD melalui pendampingan tenaga ahli dalam penyusunan RKA kebijakan umum dan strategi prioritas APBD.

Sedangkan sebagai fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dalam masa mendatang melalui kegiatan rapat pandangan umum dengan kunjungan kerja komisi dalam rangka evaluasi program sesuai dengan bidang komisi.