Siagaonline.com, Siak - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman bersama BPS Siak dan OPD terkait, mengikuti rapat koordinasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, secara virtual di Ruang Bandar Siak (Lt.II Kantor Bupati Siak), Senin (31/10/22).

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, diikuti Deputi BPS, Deputi Badan Pangan Nasional, Dirjen Perdagangan Negeri Kementerian Perdagangan, Jamdatun Kejaksaan Agung RI. Perwakilan Kapolri dan Kasum TNI, serta para Gubernur, Bupati serta Walikota Se-Indonesia secara online dan offline.

Sekda Siak Arfan mengatakan, kegiatan Rakor secara virtual yang dilaksanakan Kemendagri ini sangat penting, karena membahas terkait info terkini inflasi di Indonesia.

Data-data yang di bahas merupakan data terbaru terkait penanganan inflasi di daerah. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjadi acuan kita di daerah dalam rangka pengendalian inflasi.

"Alhamdulillah Riau pada umumnya, dan khususnya kabupaten Siak, tidak termasuk kedalam Provinsi dan Kabupaten yang pengendalian inflasinya kurang baik, kita cukup bagus," sebutnya.

Sementara, Kepala BPS Siak menyebutkan, bahwa pengendalian inflasi di kabupaten Siak cukup baik. Dengan melakukan monitoring secara berkala, dan dari pantauan di lapangan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

"Secara umum dari angka inflasi jika dibandingkan dengan angka Nasional dan Provinsi, kabupaten Siak lebih rendah. Dari pantauan sementara kita harga di bulan oktober tidak ada kenaikan komoditas yang tinggi, inflasi bulan november akan kami rilis mudah-mudahan inflasi Siak juga terkendali dengan baik," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, bahwa saat ini inflasi Indonesia cukup baik, berada di posisi yang relatif landai yakni di angka 5,95%, namun terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di angka 5,4%.

Hal tersebut dikarenakan wilayah indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya,  adanya pembangunan yang merata sehingga masyarakat di pedesaan relatif belum terdampak. Terlebih dengan gerakan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Yang paling penting kerjasama kita, yaitu gerakan dari pemerintah pusat dan gerakan  pemerintah daerah secara serempak, bersama-sama menangani situasi ini agar tidak menjadi krisis yang berakibat buruk. Bukan hanya pada pemerintah pusat tapi juga kepada para pemerintah daerah, karena otonomi daerah ini rakyat yang menilai," imbuhnya.