Berdasarkan peraturan diatas Alat tangkap yang dipakai sekarang yaitu diduga mirip  dengan Jaring Hela Udang Berkantong yang dilarang digunakan oleh kapal dibawah  30 GT serta dilarang digunakan wilayah penangkapan perairan Kepualaun Riau.

Kononnya kapal pukat yang berukuran 10 GT kebawah berjarak tangkap 12 Mil keatas belum berizin tersebut diakomodir oleh salah satu kelompok nelayan bernama Pajar mitra mandiri yang beralamat jalan pelantar II Tanjungpinang provinsi Kepri.

Rudi, Seketaris kelompok nelayan Pajar mitra mandiri saat ditemui Tim media ini (11/10/22) beranggapan bahwa pihaknya telah melakukan tahapan proses perizinan kepada sejumlah institusi pemerintah terkait, termasuk pihak Gubernur Kepri.

Ia meminta kepada pihak  pemerintah jika proses tahapan izin tersebut di Acc kan nantinya, maka ianya minta suatu kebijakan" per Deal "dari pemerintah.

Jadi akan ada kita minta bukan seperti diskresi lah tapi lebih dibawah diskreksi . Nanti jatuhnya "per deal karena yang mengatur hari ini kan Permen, tapi kita minta "Per Deal. Dan itu dibuka ruang itu dengan kementerian, kata Rudi.

Rudi beranggapan, 96 persen kelautan dikepri tidak dikelola dengan baik dan benar. Ketika nelayan  ikuti permen aturan yang dibuat oleh permen  ribuan orang mau kasih makan apa?

Pemerintah saat ini tidak berkata melarang tidak juga berkata silakan. Tapi karena ini bicara perut, jelasnya.

Rudi mengatakan, ada beberapa daerah yang telah dibentuk Zonasi Secara khusus. Untuk di Kepri belum ada .

Kami hadir disini untuk rangkul kawan - kawan yang minta bantuan dari kami. Untuk biaya -biaya  pengurusan segala proses nya yang di pinta dianggap  wajar, jelas Rudi .

Sementara itu, Ketua kelompok Nelayan Pijar Mandiri Yanto, akui adanya  Kutipan dana dari pemilik kapal sebesar Rp 2 juta buat gaji dan biaya operasional.

Ia menyebutkan, dana sebesar Rp 2 juta yang di Kutip setiap bulannya berdasarkan kesepakatan dari pada pemilik kapal. Itupun tidak semua dikenakan harga seperti itu. Ada yang Rp 300 Ribu dan ada juga yang gak bayar. Dikarenakan kita menuju pengurusan bukannya gratis, butuh ongkos, biaya Audensi. Itukan butuh biaya semua.

"Ada 40 kapal pukat udang yang masih tahapan proses pengurusan izin. Semua berukuran 10 GT kebawah berjarak Tangkap10 mil keatas, tidak semua kapal tersebut jalan," kata Yanto.

Menanggapi persoalan ini, Heri kepala koordinator PSDKP Tanjungpinang menjelaskan, perlu dipahami pada prinsipnya kita bekerja mengacu pada aturan undang -undang Tentang  Pemerintah Daerah nomor 23 Tahun 2014  Nol sampai 12 Mil kewenangan dari provinsi .

"Jadi segala bentuk perizinan pengawasan seperti kapal kapal kecil itu kewenangan dari pihak provinsi," kata Heri

Terkait adanya pukat udang yang ada di Tanjungpinang tindak lanjut PSDKP seperti apa? Heri mengatakan, PSDKP itu sendiri kewenangan nya ada 12 mil di bawah Batam. Wilayah kerjanya  Palembang sampai ke Natuna. Ber kewenangan lakukan penangkapan kapal besar  30 GT keatas seperti kapal Vietnam, Tailan. Tahun kemaren PSDKP telah lakukan penangkapan kapal pukat dan hal tersebut diserahkan ke pihak provinsi, jelas Heri.

Azman, penyidik dari SDKP provinsi Kepri mengatakan, dalam hal ini tentunya kami  tetap melakukan pengawasan karena keterbatasan  pengawasan artinya  terhadap kapal kapal yang tidak miliki izin beroperasi ilegal meggunakan alat tangkap Ilegal.

"Semalam ada dua buah kapal ditangkap ia kurang jelas  masuk perairan mana. Saat ini belum masuk laporannya secara resmi ke kami, ini dalam proses. Saat ini penanganannya ditangani oleh PSDKP  Batam," terang Azman, Senin (25/10).

Untuk ditahun  2021 kemarin ada tiga kapal yang ditindak dan ditahun 2022 ini ada dua kapal .

Terhadap kapal kapal yang tidak miliki izin ketika dilakukan penindakan. Asman mengatakan, baik  kapal, alat tangkap beserta orang nya dilakukan penahanan. Hal tersebut menyangkut tindak pidana perikanan dengan ancaman 10 tahun, pungkas Asman. (Tim)