SiagaOnlinecom, Rohil- Setelah dilakukakan pembahasan dan mendapat kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyampaiikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.

Penyampaian Nota Keuangan Ranperda P-APBD Rokan Hilir ini disampaikan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam hal ini diwakili Plt. Sekdakab Rohil, Drs.Fery H Parya, M.SI dalam Rapat Paripurna DPRD Rokan Hilir, Kamis (29/09/2022). 

Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Rokan Hilir Tahun 2022 ini dipimpin Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston bersama Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir lainnya, yaitu H Abdullah, Basiran Nur Efendi, dan Hamzah. Turut dihadiri anggota DPRD Rokan Hilir, Sekwan para Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD dan Kepala Bagian. 

Diawal sambutannya, ketua DPRD Rohil, Maston menyampaikan, pada rapat paripurna ke -11 masa persidangan III tanggal 27 September tahun 2022, perubahan kebijakan umum anggaran (P-PPAS) Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 telah disepakati yakni sebesar Rp.2.255.066.772.232.

"Perubahan kebijakan umum Anggaran sementara (P-PPAS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 telah disepakati yakni sebesar Rp.2.255.066.772.232 yang akan dijadikan acuan/pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022," kata Maston.

Ketua DPRD Rohil, Maston juga mengharapkan kepada seluruh anggota DPRD Rohil dan pihak Pemda setempat untuk dapat melaksanakan pembahasan sesuai tahapan yang diatur dalam tata tertib DPRD dan perundangan-undangan yang berlaku," harapnya.

Sementara itu, Sekdakab Rohil, Drs. Feri H Parya  mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Rohil yang telah mengagendakan rapat paripurna.

"Atas nama pemdakab Rokan Hilir izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD kabupaten Rokan Hilir yang telah mengagendakan rapat paripurna Penyampaian rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022, semoga rapat paripurna menjadi momentum bagi kita semua untuk memantapkan langkah dan saling bersenergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana kita cita-citakan bersama," ucapnya 

Perubahan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 yang disampaikan, sebut Perry H Parya telah disusun berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dengan tetap mempertahankan terjadinya kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 161 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi  perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan  harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,antar unit organisasi, antar  kegiatan, antar program0p dan antar unit belanja. 

"Keadaan yang menyebabkan Silva tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Sekdakab Rohil, Pertimbangan yang mendasari perubahan APBD kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 ini adanya peningkatan PAD dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022. 

"Agar proses pembangunan dapat berjalan secara baik dengan tetap melihat ketersediaan sumber pembiayaan pembangunan dan prioritas- prioritas yang telah ditetapkan dari awal. Kami menyadari bahwa pada saat rancangan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2022 membutuhkan waktu yang singkat untuk didalami secara cermat  baik di tingkat komisi maupun Banggar. Hal ini menunjukkan bahwa pihak legislatif dan Pemda melalui tim anggaran daerah secara bersama-sama memberikan perhatian yang mendalam terhadap dokumen anggaran tersebut," pungkasnya.  (Agung)